Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sumbawa telah menuntaskan proses verifikasi, terhadap usulan anggaran pelaksanaan Rapid Test Antigen peserta seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (PNS dan PPPK) 2021. Atas usulan senilai Rp 500 juta dari Dinas Kesehatan (Dikes) Sumbawa tersebut, setelah diverifikasi, hasilnya anggaran yang disetujui senilai Rp 445 juta. “Ada perubahan kemarin berdasarkan hasil verifikasi. Jadi sekitar 445 juta. Itu untuk operasional dari Dikes. Mulai dari uang insentif vaksinator sampai dengan makan minum petugas,” Kata Kepala BKAD Sumbawa Tarunawan, S.Sos.,M.Si yang dikonfirmasi melalui Kasubag Perencanaan dan Pelaporan, Nurmiati, S.E., Kamis (23/9). Adapun item yang dipangkas atau dikurangi, seperti anggaran makan minum yang disesuaikan dengan standar harga. Kemudian pengurangan untuk item baju untuk medis dan masker N95. Termasuk sewa terop. “Yang dikurangkan makan minum kami sesuaikan dengan standar harga. Terus ada pengurangan baju untuk medis, masker N95. Infonya dari sana harganya dari e- katalog. Ada pengurangan jumlah, seperti sewa terop, karena pelaksanaannya di Gor dalam ruangan, cuma kursi saja yang disewa,” sebutnya. Tahapan saat ini katanya, BPKAD membuat surat pembaharuan atas hasil penyesuaian. Surat ini kemudian diajukan ke Inspektorat. “Suratnya sudah diperbaharui tadi pagi, kami sudah buat surat review untuk diajukan ke Inspektorat. Nanti kami tunggu hasil review hasil inspektorat, setelah itu kami menerbitkan SK. SK nya akan dikeluarkan melalui Bantuan Tidak Terduga (BTT) karena sifatnya harus segera.Setelah SK selesai langsung kami buatkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar ( SPM), dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D ). Dan kami usahakan segera mungkin,” Demikian Mbak Atik, akrabnya disapa.