Sumbawa Besar, Kamis, 6 Agustus 2026 – Sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sumbawa mengikuti kegiatan Workshop Enterprise Fraud Risk Assessment (EFRA) bagi Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Prioritas dan Super Prioritas Tahun 2026 secara daring, bertempat di Ruang Rapat Kantor Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sumbawa.

Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan menunjuk pada Surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Deputi Bidang Investigasi Nomor PE.13.03/S/-456/D6/04/2026 tentang Workshop Enterprise Fraud Risk Assessment (EFRA) bagi Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Prioritas dan Super Prioritas Tahun 2026, tanggal 19 Juni 2026.

Pelaksanaan workshop ini merupakan bagian dari upaya percepatan pencapaian target peningkatan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) melalui penguatan penerapan manajemen risiko fraud di lingkungan pemerintah daerah.

Selain itu, kegiatan ini juga merujuk pada Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, sebagai salah satu landasan dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pengendalian intern dan pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah daerah.

Workshop EFRA tersebut diikuti oleh perwakilan pemerintah daerah dari wilayah Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua, termasuk sejumlah ASN dari Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sumbawa.

Melalui kegiatan ini, peserta memperoleh pemahaman dan penguatan kapasitas dalam melakukan identifikasi, analisis, serta penilaian risiko fraud yang berpotensi terjadi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Hasil penilaian tersebut diharapkan dapat menjadi dasar dalam menentukan langkah-langkah pengendalian dan mitigasi risiko secara lebih efektif.

Keikutsertaan ASN Diskominfotiksandi Kabupaten Sumbawa dalam workshop ini diharapkan dapat mendukung penguatan tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatkan efektivitas pengendalian internal, serta membangun budaya integritas dan pencegahan fraud di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa.

Dengan semakin kuatnya penerapan manajemen risiko fraud dan pengendalian internal, diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah semakin meningkat dan berkontribusi terhadap pencapaian target SPIP Terintegrasi dan peningkatan IEPK Kabupaten Sumbawa.