Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumbawa bersama Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfotiksandi) Kabupaten Sumbawa menggelar Focus Group Discussion (FGD) Pembahasan Sumbawa Dalam Angka (DDA) 2026, Sosialisasi Sensus Ekonomi 2026, serta Pembinaan Statistik Sektoral pada Rabu, 12 Februari 2026, di Aula Samota BPS Kabupaten Sumbawa.

Kegiatan dipimpin oleh Kepala BPS Kabupaten Sumbawa, Yudi Wahyudin, S.ST.,M.Si., yang dalam sambutannya menegaskan pentingnya penguatan kolaborasi lintas instansi dalam penyediaan data pembangunan daerah yang akurat, mutakhir, dan konsisten sebagai dasar perencanaan dan evaluasi kebijakan.

Pembahasan kolaborasi penyusunan DDA 2026 disampaikan oleh Kepala Bidang Statistik Diskominfotiksandi Kabupaten Sumbawa, Isnaini Noer, SE. Dalam paparannya, ia menekankan bahwa publikasi Sumbawa Dalam Angka merupakan rujukan utama data pembangunan daerah dan bagian dari implementasi Satu Data Indonesia di Kabupaten Sumbawa. Perangkat daerah didorong untuk memastikan ketepatan waktu penyampaian data, kesesuaian definisi operasional, serta kelengkapan metadata guna menjaga konsistensi data antar tahun.

Sosialisasi Sensus Ekonomi 2026 disampaikan oleh Ketua Tim Pelaksana SE2026 BPS Kabupaten Sumbawa, Hadi Sujatmiko, SE. Ia menjelaskan bahwa pelaksanaan sensus didasarkan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan akan berlangsung pada 1 Mei hingga 31 Juli 2026. Sensus ini bertujuan menyediakan data dasar seluruh kegiatan ekonomi sebagai landasan perencanaan pembangunan dan penguatan struktur ekonomi daerah.

Sementara itu, pembinaan statistik sektoral terkait Sistem Statistik Nasional disampaikan oleh Ketua Tim Pembinaan Statistik Sektoral dan Reformasi Birokrasi BPS Kabupaten Sumbawa, Gusti Ketut Indradewi, SST, M.Sc. Dalam pemaparannya ditekankan pentingnya rekomendasi kegiatan statistik untuk menghindari duplikasi, menjamin kualitas metodologi, serta memperkuat tata kelola data daerah.

Melalui kegiatan ini, BPS dan Diskominfotiksandi Kabupaten Sumbawa berkomitmen memperkuat koordinasi, standarisasi, dan tata kelola data guna mendukung pembangunan daerah yang berbasis data dan berkualitas.