Pendaftaran program kartu pra kerja sudah berjalan sejak beberapa bulan lalu. Namun progres pelaksanaan belum diketahui secara pasti. Khusus di Sumbawa, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) setempat belum mendapatkan data atau informasi resmi pusat.

“Terkait program kartu pra kerja, sejauh ini kami hanya mengetahuinya lewat media sosial. Sampai dengan saat ini tidak ada informasi resmi yang kami peroleh dari manajemen pelaksana dari kartu pra kerja,” kata Kepala Disnakertrans Kabupaten Sumbawa, Dr. H. Muhammad Ikhsan Safitri kepada wartawan.

Diungkapkannya, awalnya konsep kartu pra kerja diluncurkan, dengan Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) sebagai ujung tombaknya. Dalam hal ini Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan peningkatan produktivitas (Ditjen Binalatas). Dalam perkembangannya, yang melaksanakan program ini Kemenko Ekonomi, yang membentuk sebuah unit khusus yakni manajemen pelaksana.

Saat ini sudah dibuka gelombang keempat, setelah sebelumnya gelombang ketiga terjadi stagnan. Karena ada berbagai masukan terhadap kelemahan pelaksanaan program. Termasuk masukan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada manajemen pelaksana terkait potensi penyalahgunaan keuangan negara. Ada empat komponen temuan tersebut. Hal itu yang diperbaiki oleh manajemen pelaksana untuk kemudian diluncurkan kembali program ini.

Hanya saja pihaknya belum bisa menyimpulkan sejauh mana efektivitas dari program kartu pra kerja ini. Sampai saat ini, pihaknya belum memiliki data. Karena sistem pendaftaran dari calon peserta dilakukan secara daring, tidak ada yang luring. Jadi masing-masing calon peserta mendaftar langsung ke pusat.