Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mahmud Abdullah dan Ketua DPRD Sumbawa, mendukung penuh kebijakan Gubernur NTB terhadap moratorium penebangan dan peredaran hasil hutan kayu di wilayah NTB. Bahkan diminta agar kebijakan tersebut dapat segera diimplementasikan di tingkat lapangan.

“Memang masalah kehutanan ini menjadi kewenangan Pemprov. Kita Pemkab sangat mendukung. Perangkat dibawah juga kita harapkan dapat segera melaksanakan kebijakan Gubernur ini dengan baik. OPD kita yang terkait di Kabupaten juga akan bersinergi membantu di lapangan,”kata H. Mo, sapaan akrabnya, Selasa, 2 Februari 2021. 

Hal senada juga disampaikan Abdul Rafiq. Langkah tersebut diharapkan dapat menekan perusakan hutan yang semakin mengkhawatirkan. Apalagi sekarang Sumbawa dan NTB pada umumnya sering dilanda bencana banjir dan lainnya. “Kita harapkan agar kebijakan ini dapat segera disosialisasikan dengan baik di tingkat masyarakat. Agar pelaku ilegalloging bisa sadar dan masyarakat dapat ikut membantu melestarikan hutan secara bersama sama,” tandasnya.

Sebelumnya, Sekda Sumbawa, H. Hasan Basri, juga menekankan pentingnya sinergitas semua pihak. Nantinya kabupaten dan provinsi juga akan bekerja sama dalam melakukan penanganan. Jika perusakan hutan bisa ditekan, maka kelestarian sumber-sumber air bisa terjaga. “Kita siap bersinergi dengan pemerintah provinsi. Karena hutannya ada di Sumbawa. Justru yang paling kena dampak kita masyarakat yang ada di Sumbawa. Karena itu kita harus dukung betul, kita harus sama-sama. Jadi tidak bisa sendiri-sendiri,” terangnya.

Sejauh ini,upaya pencegahan tetap dilakukan. Sosialisasi oleh dinas terkait dan pemerintah kecamatan juga sering dilakukan. Harapannya agar semua pihak memiliki kesadaran untuk menjaga lingkungan.