Bupati Sumbawa, Drs. H. Mahmud Abdullah didampingi Wakil Bupati Sumbawa, Dewi Noviany, M.Pd, mengikuti pengarahan Presiden Republik Indonesia, Ir. H. Joko Widodo yang dilakukan secara virtual melalui video converence kepada seluruh Kepala Daerah se-Indonesia, Senin (17/5) di Ruang Rapat H. Hasan Usman Lantai 1 Kantor Bupati Sumbawa. Turut hadir pada kegiatan tersebut, Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah dan anggota  Forkopimda Kabupaten Sumbawa.

Dalam arahannya, Presiden mengingatkan Kepala Daerah agar tetap berhati-hati dan waspada mengingat pasca lebaran berpotensi terjadi lonjakan kasus baru Covid-19. Meskipun telah dikeluarkan kebijakan larangan mudik, namun menurut Presiden berdasarkan data yang diterimanya, masih terdapat sekitar 1,5 juta orang yang mudik dalam kurun waktu 6 Mei 2021 sampai dengan 17 Mei 2021. 

Oleh sebab itu, Presiden berharap agar konsistensi penanganan Covid-19 terus dilakukan, sebab gelombang ke-2 dan gelombang ke-3 pandemi Covid-19 di negara-negara tetangga sudah mulai terjadi lonjakan kasus. Menurut Presiden, berdasarkan data per provinsi, terdapat 15 provinsi yang mengalami kenaikan kasus, termasuk salah satunya provinsi NTB. Adapun terkait mobilitas masyarakat di tempat-tempat wisata, Presiden menyoroti kenaikan mobilitas index sebesar 38% sampai 100,8%. Karena itu, Presiden menginstruksikan Kepala Daerah yang daerahnya masih berada pada zona merah dan orange untuk menutup tempat-tempat wisata. 

Kemudian terkait pertumbuhan ekonomi, Presiden memaparkan data bahwa pada kwartal pertama tahun 2021, pertumbuhan ekonomi nasional berada pada angka -0,74. Pertumbuhan ekonomi nasional didapatkan dari agregat pertumbuhan ekonomi provinsi dan kabupaten/kota. Karena itu, Presiden mengingatkan seluruh Gubernur dan Bupati/Walikota bahwa mereka memiliki tanggung jawab yang sama dalam berkontribusi meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Adapun pertumbuhan ekonomi nasional pada kwartal kedua tahun 2021 ini ditargetkan di atas 7%, sehingga membutuhkan kerja keras dan optimisme semua pihak termasuk pemerintah daerah, tentunya dengan tetap memperhatikan penanganan Covid-19 agar berjalan beriringan dengan upaya penguatan pertumbuhan ekonomi.