Kegiatan yang juga dilaksanakan secara Virtual, yang diikuti seluruh OPD, para Camat dan Kepala Desa, Mitra Kerja, dan Stokeholder Pemda Sumbawa, digelar di Aula Kantor Bappeda Sumbawa, Senin 24 Mei 2021.

Konsultasi Publik penyusunan Ranwal RPJMD, merupakan amanat Permendagri 86 Tahun 2017, untuk menyempurnakan Ranwal sebelum disampaikan ke DPRD, yang kemudian akan dibahas menjadi Peraturan Daerah.

Perda RPJMD nantinya merupakan akumulasi semua pendekatan perencanaan, baik politis, teknokratis, atas-bawah, maupun partisipatif, sehingga menjadi pegangan melangkah bersama membangun daerah.

Drs. H. Mahmud Abdullah, dalam arahanya meminta perangkat daerah terkait berperan aktif sesuai tupoksi, untuk merumuskan strategi pemenuhan kebutuhan dan harapan masyarakat, dan menuangkannya dalam RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah nantinya.

“Semua perangkat daerah agar mengikuti rangkaian Konsultasi Publik ini, dan memperhatikan masukan dari publik untuk disinergikan dengan rancangan teknokratik, dari perangkat daerah kita sendiri”, ucapnya.

Bupati juga berharap, melalui Konsultasi Publik ini, dokumen perencanaan daerah mendapat akuntabilitas dari publik. “Partisipasi kita semua, dapat menjadi sumbangsih kita kepada daerah yang kita cintai ini, dan semoga dicatat sebagai amal ibadah disisi Allah SWT”, ungkap H. Mahmud Abdullah.

Dikesempatan yang sama, Wakil Bupati Sumbawa, Dewi Noviany, M.Pd., meminta kepada semua stokeholder terutama SKPD, agar benar-benar serius dan benar-benar memperhatikan kegiatan Konsultasi Publik tersebut, dan tidak ingin program unggulan pemerintahan H. Mo-Novi, hanya slogan kampanye belaka.

“Dalam kampanye, kami telah menjanjikan 10 program unggulan, dan itu adalah hutang yang harus dibayar kepada seluruh masyarakat kabupaten Sumbawa” tegas Dewi Noviany.