Kamis, 25 November 2021
Admin
387
Bupati Sumbawa Drs. H. Mahmud Abdullah, secara resmi menandatangani Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Propinsi NTB dengan Pemerintah Kabupaten Sumbawa tentang Pemanfaatan bersama data dan informasi serta penguatan koordinasi penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan pengelolaan Keuangan Publik dalam pelaksanaan hubungan antara pemerintah pusat Dan pemerintah daerah. Acara ini berlangsung di Aula H. Hasan Usman ( Lantai 1 Kantor Bupati Sumbawa), kamis (25/11/2021).
Kinerja PBN hingga November sudah 86,13%, masih tersisa 5,3 % untuk seluruh NTB. Alhamdulillah tahun ini NTB masih terbaik Nasional urutan ke 16 dari seluruh provinsi se Kabupaten di Indonesia, untuk realisasi belanja yang sudah berkwalitas. Adapun Sumbawa mendapatkan Juara Harapan II ,(Dua) dalam 5 besar terbaik dengan 83,32% dalam Pagu dan Realisasi DAK Fisik TA 2021 sd 23 November 2021. Namun, Irigasi jalan masih rendah mencapai 70%, tranportasi pedesaan 71%, ketahan pangan 71%. untuk dana desa 84,63% untuk realisasi dana desa DD non BLT, BLT, dan earmarked DD Kabupaten Sumbawa 210 desa belum salur Dana Desa Tahap III.
Untuk tahun 2022 Kabupaten Sumbawa meningkat 143 milyar untuk Dana Desa. dan Total Pagu DAK Fisik Tahun 2022 mencapai 176.231.818, hingga 23 November 2021 realisasi kredit program terbesar di Kabupaten Sumbawa sebesar Rp. 988 miliar atau 19,36 dari seluruh realisasi di NTB Rp. 5,15 miliar. Demikan di sampaikan kepala Kanwil NTB Bapak Sudarmanto SE. MM.
Perjanjian kerja sama ini bertujuan untuk mengoptimalkan pelaksanaan pertukaran dan pemanfaatan data dan informasi perpajakan, data perizinan, dan data atau informasi lainnya, mengoptimalkan penyampaian data informasi keuangan daerah, dan mengoptimalkan pengawasan bersama atas kepatuhan wajib pajak.
Penandatangan PKS tersebut disaksikan oleh Sekretaris Daerah, Asisten III Bidang Administrasi Umum, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Abdul Gafur, Kepala BPKAD, Kepala KPPN, Kanwil DJPB NTB, Diskoperindag, Kepala BPMPD, Bea Cukai, Bapenda, dan Bapelitbang.
Terakhir Bupati Sumbawa Drs H. Mahmud Abdullah mengatakan telah menerima hasil laporan keuangan BPK dan Sumbawa patut bangga menerima penghargaan WTP ke 9 berturut- turut.dan berharap semua OPD bekerja keras untuk memenuhi target yang sudah di tetapkan oleh pusat.
Tinjauan perekonomian dapat dilihat dari dinamika Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang merupakan Nilai Tambah Bruto (NTB) seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen.
Pengukuran inflasi Kabupaten Sumbawa tahun 2024 sudah dilakukan secara reguler setiap bulan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumbawa. Angka inflasi ini tentu sangat berharga dalam menopang kualitas perencanaan pembangunan Kabupaten Sumbawa.
Pejabat Administrator, Pejabat Fungsional dan Pelaksana di lingkungan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Sumbawa melakukan penandatanganan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 yang berlangsung di Ruang Rapat Utama, pada Senin (25/3/2024). Perjanjian Kinerja tersebut merupakan langkah penting dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Dinas Kominfotiksan.