Mataram, Media Center. ???Kita tidak hanya mengejar penilaian WTP ini. Tetapi harapan kita, laporan yang benar juga harus diikuti penggunaan anggaran yang benar. Beberapa catatan BPK harus segera ditindaklanjuti,?? terang Wabup Sumbawa usai menerima hasil pemeriksaan BPK, Senin (28/5/2018) di Aula Kantor BPK Perwakilan Nusa Tenggara Barat. Pemkab Sumbawa kembali berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk keenam kalinya secara berturut turut. Dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Sumbawa tahun 2017. Penyerahan hasil pemeriksaan BPK atas LKPD tahun anggaran 2017 dari Kepala Perwakilan BPK Provinsi NTB, Wahyu Priono S.E, M.M, Ak, CA kepada pimpinan daerah 10 Kabupaten/Kota se NTB. Untuk Kabupaten Sumbawa, diserahkan kepada Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mahmud Abdulllah dan Wakil Ketua DPRD Sumbawa, Dr. Arahman Alamudy yang disaksikan Sekda NTB, H. Rosiady Sayuti. Bupati dan Wabup Sumbawa menyampaikan terima kasih kepada segenap jajaran birokrasi Pemkab dan seluruh masyarakat Sumbawa atas prestasi opini WTP keenam ini.????Namun demikian WTP ini mesti dijadikan semangat untuk lebih melakukan efisiensi anggaran dan efektifitas kinerja pemerintah daerah kedepannya. Harapan senada juga disampaikan Wakil Ketua DPRD Sumbawa, Dr. Arahman Alamudy. Prinsip kehati hatian agar tetap diterapkan dalam menjaga reputasi WTP ini. Memelihara semangat efisensi anggaran dan efektifitas kinerja. Menjaga apa apa yang sudah diraih saat ini dengan susah payah senantiasa terpelihara. ???Penghargaan itu akan berarti, ketika semangat dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan tetap menjadi pemicu untuk terus menjadi irama dan dinamika mencapai tingkat kinerja yang selalu meningkat dengan bobot dann reputasi yang selalu on the track,?? ujarnya. Sementara Kepala Perwakilan BPK Provinsi NTB, Wahyu Priono, menjelaskan pemeriksaan yang berkaitan dengan keuangan, misalnya pemeriksaan pendapatan, pemeriksaan belanja daerah dan pemeriksaan investigasi. Pemeriksaan ini bukanlah hal baru, tetapi sudah rutin dari tahun ke tahun. Pada 2017, pihaknya masih menemukan sejumlah permasalahan, seperti pengerjaan fisik atau konstruksi. Pengerjaan volume mengakibatkan kerugian pembayaran atau dikarenakan kualitas mungkin dari pengerjaan tersebut tidak optimal. Pengelolaan aset yang tidak tertib, dimana aset itu dicatat tetapi fisiknya tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya. Namun Kabupten/Kota sendiri memiliki itikad yang baik dan semangat yang kuat untuk menindaklanjuti semua permasalahan. Sehingga ketika ada kekurangan pengerjaan dan pembayaran, sebagian besar sudah ditindaklanjuti. Menurut Wahyu, pencapaian opini sebuah keharusan dan kewajiban. Pemerintah daerah berkewajiban menyajikan laporan keuangan setelah melakukan pengelolaan keuangan, mengelola APBD. Dan kemudian melaporkannya dengan wajar sesuai standar akuntansi yag berlaku dan aturan perundang undangan yang berlaku. Sehingga muncul opini yang diberikan BPK. Namun permasalahan yang masih ada harus segera ditindaklanjuti 60 hari setelah laporan diserahkan. Turut hadir mendampingi Wabup dalam penyerahan hasil pemeriksaan BPK, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sumbawa, Inspektur Kabupaten Sumbawa, dan Sekretaris DPRD Sumbawa. (ra/mckabsumbawa)   Sumber : Liputan Wartawan SuaraNTB, Arnan J