Pemerintah, DPR dan KPU telah menyepakati bahwa Pilkada serentak 2020 digelar 9 Desember setelah sebelumnya ditunda lantaran terhambat Pandemi Covid-19. Tahapan Pilkada yang sempat tertunda pun akan mulai dilanjutkan kembali pada pertengahan Juni ini.

Dalam rangka melanjutkan tahapan Pilkada itu, KPU Provinsi NTB melakukan konsolidasi dengan jajarannya di tujuh daerah di NTB yang akan melaksanakan Pilkada serentak. Hal itu dilakukan untuk memastikan kesiapan jajarannya menyelenggarakan Pilkada dengan protokol kesehatan Covid-19. 

Konsolidasi yang digelar dalam acara Rapat Pimpinan (Rapim) secara virtual itu diikuti oleh Ketua, Anggota dan Sekretaris KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, serta pejabat Struktural lingkup KPU Provinsi NTB. Dalam rapim itu juga ikut turut terlibat Kepala Biro Perencanaan KPU RI, Sumaryandono.

“Materi utama yang dibahas dalam Rapim yaitu strategi sosialisasi dan pendidikan pemilih dalam masa Pandemi covid-19. Identifikasi penambahan TPS sebagai akibat disepakatinya jumlah pemilih maksimal 400 orang pemilih per TPS, serta identifikasi jenis dan jumlah sarana pendukung pencegahan covid-19,” ujar Ketua KPU NTB, Suhardi Soud.

Dalam kesempatan itu Suhardi mengatakan, meskipun sudah ada kesepakatan tanggal pemungutan suara pemilihan serentak, tetapi masih ada pihak yang mempertanyakannya, dengan pertimbangan Pandemi Covid-19. Sehingga peluang Pilkada ditunda masih terbuka.

Ditegaskan Suhardi bahwa dalam posisi ini KPU Provinsi dan KPU kabupaten/kota yang akan menyelenggarakan Pilkada 2020 harus tetap melakukan persiapan pelaksanaan tahapan. Pasalnya, sebagai penyelenggara di daerah, bahwa pihaknya tetap tunduk pada perintah KPU. Apapun yang diputuskan dan diperintahkan harus dilaksanakan.

“Jika nantinya ada perubahan di belakang hari, maka nanti kita juga harus siap melaksanakan perubahan keputusan itu,” tegas Suhardi Soud.