NTB akan segera memiliki pabrik penggilingan padi modern di Sumbawa. Sedangkan di Sikur, Lombok Timur akan ada pengolahan beras menjadi produk konsumsi serta pabrik pengering jagung di Bima. 

Gubernur Dr Zulkieflimansyah mengatakan, sebagai penghasil gabah terbesar kelima nasional, masyarakat NTB belum memperoleh keuntungan. Di sektor lain, banyak sumber daya dan bahan baku yang dikirim keluar dan kembali lagi dengan harga mahal. Nilai tambah dari produk itu akhirnya dinikmati orang lain karena tak banyak yang membangun industri pengolahan. Pabrik Penggilingan Padi Modern yang akan segera dibangun di Sumbawa diharapkan mampu merubah mindset tentang bagaimana menggerakkan ekonomi. 

Tidak hanya terkait ketahanan pangan, pola industri juga menggerakkan sektor turunan lain seperti peternakan dari produksi pakan limbah pengolahan beras dan penguatan kapasitas sumber daya manusia dan alih teknologi.

"Ini yang harus dirubah. Sejak lama kita senang menjual bahan mentah dengan harga murah lalu kita beli lagi dengan harga mahal", ujar Gubernur dalam pertemuan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) NTB di rumah dinas Kepala Perwakilan NTB.

Dalam penjelasannya, Kepala Bulog NTB menyebutkan, dari 50.480 ton gabah di gudang logistik yang terserap baru 26 ribu ton yang didistribusikan. Ada sekitar 65 ribu cadangan pangan yang terbesar gabah dari tambahan Bansos pusat sebanyak 7000 ton. Kebutuhan NTB sendiri sebesar 3000 ton perbulan sehingga memungkinkan ekspor ke Bali, NTT dan DKI Jakarta.

"Kita punya stok cukup sampai masa panen berikutnya dan sembilan bulan kedepan", jelas Kabulog.

Selain penggilingan padi modern berkapasitas 2000 ton penyimpanan dengan pengolahan enam ton perjam, Bulog juga memproduksi beras bervitamin yang dapat digunakan untuk program Stunting Posyandu dan pembukaan toko pangan Bulog di beberapa tempat.

Selain membahas peluang ekonomi, pertemuan Forkopimda itu juga membahas perkembangan Covid 19 dengan prioritas penanganan di kota Mataram dan Lombok Barat selain tentang pemaparan potensi kemarau dari BMKG dan potensi lahan dari BPN NTB. (@diskominfotikntb)