DPRD Sumbawa menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pemandangan umum Fraksi-Fraksi terhadap penjelasan Bupati atas dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), Senin, 6 Juli 2020. Yakni, Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2019 dan Raperda tentang perubahan kedua atas Perda Nomor 12 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten Sumbawa

Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicaranya, Hj. Jamilah S.Pd, S.D, menilai pelaksanaan APBD 2019 secara umum sudah berjalan baik. Sesuai hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi NTB yang telah mengeluarkan opini dengan kategori Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kedelapan kalinya. Sejalan dengan hasil tersebut, fraksinya juga mendukung langkah Pemkab pada masa yang akan datang mampu meraih “WTP tanpa TP” (WTP tanpa Temuan Pemeriksaan). Terhadap Raperda tentang perubahan kedua atas Perda Nomor 12 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, F PDIP berharap perubahan dimaksud hendaknya ditinjau dari segi fungsi, tugas, efesiensi, efektifitas dan kinerjanya secara rasional sesuai dengan kebutuhan yang obyektif untuk menjawab tantangan pemerintahan daerah yang responsif, bertindak cepat dan memiliki kemampuan antisipatif terhadap dinamika perubahan dalam pembangunan dan layanan publik.  Pembahasan evaluasi anggaran oleh eksekutif dan legislatif merupakan salah satu tugas pokok yang diamanatkan UU. Menjadi keharusan bagi legislatif dengan memastikan porsi anggaran sesuai dengan kebutuhan dan dipastikan berpihak kepada kepentingan dan menguntungkan rakyat berdasarkan rasionalitas fakta lapangan dan kajian – kajian khusus. Pemerataan keseimbangan pembangunan baik pembangunan fisik maupun SDM antara kota dan desa, antara wilayah kota dan wilayah terisolir. Makanya diharapkan setiap OPD dapat membuat detail program dengan menetapkan rumusan dicapainya dengan jelas dipastikan dapat memberikan manfaat bagi kepentingan rakyat. 

Pada kesempatan tersebut F PDIP menyampaikan sejumlah catatanm usul dan saran. Diantaranya, F PDI P mendorong pemerintah daerah khususnya kebijakan pendapatan daerah harus menjadi prioritas utama dalam rangka optimalisasi percepatan pembangunan daerah. Serta kedepan permasalahan ketergantungan fiskal daerah yang masih tinggi terhadap pemerintah pusat menjadi permasalahan klasik bagi daerah. Untuk itu sangat diperlukan perencanaan kebijakan yang tepat dan sinergis antar lintas sektor terhadap setiap sektor-sektor pendapatan daerah potensial untuk dapat dimanfaatkan secara maksimal. Hal ini penting dilakukan agar pada masa yang akan datang daerah tidak hanya mengandalkan pajak daerah dan pad yang sah lainya sebagai komponen dominan dalam pendapatan daerah, tetapi bagaimana retribusi dan komponen lainnya juga berkontribusi besar dalam menopang kemajuan pembangunan daerah. Oleh karena itu, F PDI P mendorong pemerintah daerah secara berkesinambungan senantiasa menggali dan memulai pengelolaan maksimal sumberdaya potensial daerah.

Disamping itu pula pemerintah daerah juga harus melakukan evaluasi secara intens terhadap OPD pengelola. Dalam rangka memastikan agar PAD dari potensi real maupun potensi ekspektasi dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dengan harapan agar peningkatan PAD nantinya dapat mendorong percepatan pembangunan daerah. Mengingat masih banyaknya sektor pembangunan yang belum bisa terakomodir oleh APBD yang kita miliki. Terutama pembangunan sektor infrastruktur jalan yang menjadi pondasi dasar segala sektor baik ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan pelayanan publik maupun politik.

Terhadap Raperda tentang perubahan kedua atas Perda Nomor 12 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, F PDI P berharap pembentukan dan susunan organisasi perangkat daerah dihitung dan dipertimbangkan dengan cermat jumlah kebutuhan bidang dan seksi yang ada pada dinas atau badan sesuai dengan urusan dan beban kerja yang ada sehingga dapat terbagi dengan proporsional dan profesional. Selain itu, perubahan organisasi perangkat daerah harus pula dibarengi dengan uraian tugas pokok dan fungsi skpd secara jelas dan detail. Sehingga masing-masing pejabat memiliki pedoman atau landasan arah yang terukur dalam melaksanakan tugasnya dan tidak tumpang tindih. 

Sementara itu, Fraksi Gerindra melalui juru bucaranya, M. Tahir, menyampaikan terkait PAD meminta kepada Bupati sumbawa untuk lebih memaksimalkan dan mendorong potensi yang ada. Seperti sektor pariwisata yang ada di seluruh wilayah kecamatan-kecamatan, lahan parkir, pajak SPPT, sarang burung walet, cafe-cafe kopi yang bermunculan diwilayah perkotaan. Serta masih banyak lagi yang perlu untuk diinventarisir. Serta program-program yang dapat menunjang UMKM sehingga dapat menaikan target PAD. Disamping itu pula, pmerintah diharapkan memaksimalkan sektor UMKM sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Serta dapat memaksimalkan potensi-potensi yang dapat menghasilkan PAD. Seperti sektor pariwisata Pulau Moyo, Pulau Bungin, dan daerah pesisir lainnya.

Selain itu, Fraksi Gerindra berharap kepada pemerintah untuk lebih memaksimalkan dan memperhatikan masyarakat pesisir. Dengan cara membina dan memberikan bantuan kepada para nelayan tangkap dan para pelaku budidaya perikanan untuk kesejahteraan masyarakat nelayan. Kepada pemerintah untuk memprioritaskan tentang program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) emi terwujudnya lingkungan yang bersih, sehat, dan meninggalkan prilaku buang air besar sembarangan. Fraksi Gerindra juga menagih janji pemerintah terkait dengan harga jagung yang sangat anjlok dan jauh dari perkiraan petani agar pemerintah lebih serius menyikapi persoalan ini.