Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc akan kembali bertemu Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo (Jokowi). Gubernur akan menyampaikan ke Presiden supaya bantuan sosial (Bansos) yang diberikan kepada masyarakat untuk program Jaring Pengaman Sosial (JPS) tidak berbentuk uang tunai. Melainkan paket sembako yang menggunakan produk IKM dan UKM lokal.

‘’Saya usahakan untuk minggu depan kita minta waktu lagi dengan Presiden. Untuk, bagaimana supaya bantuan dari Pemerintah Pusat di sini pun tidak dalam bentuk tunai. Tapi juga seperti JPS Gemilang, menggunakan produk lokal. Supaya mengakselerasi pertumbuhan ekonomi kita,” ujar Gubernur dikonfirmasi usai rapat membahas percepatan penyelesaian lahan KEK Mandalika di Kantor Gubernur, Jumat, 17 Juli 2020. 

Sebagaimana diketahui, Pemerintah Pusat menggelontorkan sejumlah bantuan sosial ke NTB untuk mengatasi dampak sosial dan ekonomi pandemi Covid-19. Seperti, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau bantuan sembako dengan jumlah penerima 209.037 KK. Disebutkan, besaran bantuan kepada setiap penerima Rp200 ribu selama 9 bulan dengan total anggaran Rp916,26 miliar.

Kemudian Bantuan Sosial Tunai (BST) yang diperuntukkan bagi 270.005 KK di NTB. Setiap KK memperoleh bantuan uang tunai sebesar Rp600 ribu dengan total anggaran sebesar Rp486 miiar lebih. Selain itu, ada juga Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa dengan besaran Rp600 ribu per KK selama tiga bulan dan akan ditambah selama tiga bulan dengan besaran bantuan Rp300 ribu per KK per bulan. Menurut gubernur, jika bantuan yang diberikan Pemerintah Pusat dalam bentuk sembako dan menggunakan produk lokal. Maka akan mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di NTB. Selain itu, gubernur yang akrab disapa Dr. Zul ini mengatakan sudah menugaskan Sekda NTB berkomunikasi dengan Pemda Kabupaten/Kota. Program JPS Gemilang dan stimulus ekonomi dengan memberdayakan IKM dan UKM lokal diharapkan dapat diikuti Pemda Kabupaten/Kota. 

‘’Saya sudah tugaskan Pak Sekda dan tim untuk apa yang disampaikan di pusat ini kita share semangatnya ke kabupaten/kota,’’ katanya.

Dr. Zul mengatakan, dalam arahan Presiden yang disampaikan kepada seluruh gubernur se-Indonesia, perlu ada langkah-langkah yang tak biasa atau extraordinary untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Apalagi, pertumbuhan ekonomi Indonesia diprediksi minus 4,3 persen pada triwulan kedua.

Menurut orang nomor satu di NTB ini, langkah extraordinary yang dilakukan NTB untuk tetap menjaga pertumbuhan ekonomi di tengah pandemi Covid-19 adalah membuat program JPS Gemilang. Dengan memberdayakan IKM dan UKM lokal.

Satu-satunya cara untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di tengah pandemi adalah mempercepat penyerapan belanja pemerintah. Percepatan belanja pemerintah yang dilakukan Pemprov NTB melalui program JPS Gemilang dan stimulus ekonomi. Sehingga mampu menggerakkan IKM dan UKM lokal tetap berproduksi di tengah pandemi.

NTB merupakan provinsi yang sukses dalam mengakselerasi penyerapan belanja setelah DKI Jakarta. Serapan anggaran DKI Jakarta sebesar 45 persen, sedangkan NTB 44 persen.

Terkait dengan percepatan belanja APBD, Dr. Zul mengatakan kadang-kadang Pemda dihadapkan dengan petunjuk teknis (Juknis) yang terlambat keluar dari kementerian. Bahkan, ada Juknis yang turun di bulan November.

Sehingga dalam pertemuan tersebut, Pemda meminta agar Juknis segera diterbitkan oleh kementerian. Sehingga eksekusi anggaran yang berasal dari Pemerintah Pusat juga dapat segera dilaksanakan.

‘’Bukan daerah ndak mau jalan (percepat penyerapan anggaran). Tapi karena belum ada petunjuk teknis juga. Jangan sampai sudah dilakukan, terus ada petunjuk teknis yang berbeda keluar,’’ tandasnya.