Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial (Kemensos) menambah calon penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di NTB sebanyak 34.326 KK. Kemensos melaksanakan perluasan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program tersebut.

Pada Juli 2020, 10 Kabupaten/Kota di NTB mendapatkan kuota perluasan. Saat ini, Sumber Daya Manusia (SDM) Pelaksana PKH sedang dalam proses validasi di Lapangan. 

Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB, H. Ahsanul Khalik, S.Sos MH mengungkapkan, berdasarkan surat Direktur Jaminan Sosial Keluarga (Jamsoskel) Kemensos Nomor 1091/3.4/DI.01/7/2020, tanggal 7 Juli 2020, perihal Pemberitahuan dan Dukungan Pelaksanaan Validasi Calon KPM PKH. Direktorat Jamsoskel akan melakukan kegiatan Validasi Saturasi Kecamatan dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (KPM Penerima sembako non PKH. “Pelaksanaan kegiatan validasi sedang berlangsung oleh Pendamping Sosial Kabupaten/Kota,” kata Khalik di Mataram, Jumat, 17 Juli 2020. 

Pelaksanaan PKH telah menggunakan aplikasi Elektronik-PKH (e-PKH). Termasuk salah satunya pelaksanaan validasi saat ini. Selanjutnya, Dinas Sosial Kabupaten/Kota dapat mendukung pelaksanaan Validasi ini dengan memperhatikan protokol Kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19. ‘’Jika dilihat di aplikasi e-PKH pada menu validasi, total calon penerima PKH yang sedang divalidasi sebanyak 34.326 KPM,’’ sebutnya. Mantan Pejabat Bupati Lombok Timur ini merincikan, data awal calon KPM masing masing kabupaten/kota yang akan divalidasi oleh daerahnya. Di antaranya, Kabupaten Bima 3.045 KK, Kota Bima 1.179 KK, Dompu, 1.258 KK, Mataram 2.815 KK, Lombok Barat 4.703 KK, Lombok Tengah 12.589 KK, Lombok Timur 7.546 KK, Lombok Utara 384 KK, Sumbawa 219 KK dan Sumbawa Barat 588 KK.

Calon KPM yang akan divalidasi akan menerima surat undangan Pertemuan Awal (SUPA) dari Kementerian yang diantarkan oleh pendamping. Kemudian akan dikoordinasikan dengan RT/RW dan Aparat Desa/Kecamatan setempat. 

Ia menjelaskan, tujuan kegiatan validasi adalah untuk memastikan bahwa data calon peserta keluarga pra sejahtera yang diperoleh berdasarkan DTKS memenuhi kriteria komponen PKH. Yaitu eligible (memenuhi syarat sebagai penerima PKH) baik dalam komponen kesehatan, pendidikan atau kesejahteraan sosial. Proses validasi ini diharapkan mendapatkan data yang tepat dan akurat sesuai dengan data real dilapangan.

‘’Hasil validasi akan dientry di e-PKH untuk mendapatkan ketetapan apakah keluarga tersebut eligible atau non eligible,’’ jelasnya.

Kriteria penerima bantuan sosial PKH antara lain komponen kesehatan meliputi ibu hamil/menyusui dan anak berusia 0 sampai dengan 6 tahun. Kriteria komponen pendidikan meliputi anak sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah atau sederajat. Kemudian  anak sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah atau sederajat.

Selain itu, anak sekolah menengah atas/madrasah aliyah atau sederajat dan  anak usia 6 sampai dengan 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun. Dan, kriteria komponen kesejahteraan sosial meliputi lanjut usia mulai dari 70 tahun dan penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat.