Mendagri, Prof. H. M. Tito Karnavian menekankan, penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 pada 9 Desember mendatang adalah momentum strategis. Terutama untuk meningkatkan upaya penanganan pandemi virus Corona (Covid-19).

Diterangkan, hasil evaluasi dari Kemendagri sampai saat ini ada dua variabel yang ditunjukkan oleh masing-masing daerah di Indonesia. Antara lain daerah yang memiliki kemauan menanggulangi pandemi, dan daerah yang memiliki kemampuan menanggulangi. 

Menurutnya, beberapa daerah sampai saat ini masih menangani pandemi Covid-19 tanpa konsep dan strategi yang jelas. Ada juga yang tidak memiliki sumber daya, maka penanganan di daerah akan sulit. Tidak bisa maksimal, jelasnya.

Di sisi lain, beberapa daerah juga dinilai memiliki konsep dan strategi yang jelas dengan dukungan sumber daya. Namun kepala daerah yang memimpin daerah tersebut tidak melaksanakan konsep dan strategi yang disusunnya dengan maksimal.

Yang kita inginkan para kepala daerah memiliki kemampuan yang sungguh-sungguh, punya konsep, dan punya sumber daya yang didukung juga oleh pusat, tegas Tito. Untuk mendorong hal tersebut, menjadikan penanganan pandemi sebagai tema sentral Pilkada 2020 dinilai dapat menjadi langkah yang tepat.

Diterangkan, pandemi Covid-19 telah memberi dampak yang cukup luas bagi masyarakat di Indonesia. Terutama dari sisi kesehatan, sosial dan ekonomi. Menurutnya, dengan mensinergikan pelaksanaan Pilkada dengan penanganan Covid-19 upaya penanganan akan lebih maksimal dilakukan.

Ia juga berharap peserta Pilkada serentak dapat melakukan cara-cara yang kreatif. Misalnya, dengan membagikan masker sesuai nomor urut pilihan. Di mana jika satu kontestan saja membagi 100 ribu masker, maka hampir 54 juta masker yang dapat disebarkan selama Pilkada 2020.

Selain itu, dari 270 daerah yang menyelenggarakan Pilkada serentak masing-masing kontestan diharapkan dapat menyelenggarakan kampanye yang mendukung penanganan pandemi. Termasuk untuk pemanfaatan dana kampanye masing-masing peserta untuk menanggulangi dampak pandemi baik dari segi sosial maupun ekonomi di masyarakat. 

Di sisi lain, penyelenggaraan Pilkada 2020 ditekankan harus mengikuti protokol penanganan Covid-19. Salah satunya telah dilakukan oleh pemerintah pusat dengan menambah jumlah TPS mengikuti pengurangan jumlah pemilih di setiap TPS.

Karena ada TPS yang bertambah, awalnya 800 pemilih turun jadi 500 pemilih (di masing-masing TPS) supaya tidak berkumpul. Berarti ada penambahan petugas, penambahan perlengkapan dan penyediaan alat pelindung baik bagi penyelenggara, pengawas, pengaman, dan pemilih, tandas Tito.