Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Prof. Dr. H.Mahfud MD menyatakan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah sudah menunjukan cara yang sebenarnya mengatasi Pandemi covid 19 dan bersamaan dengan penanganan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkannya. 

"NTB telah mendahuluinya sebelum Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2020 tentang pembentukan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi ini ditetapkan oleh Presiden. Dengan satu keyakinan bahwa Pandemi Covid-19 tidak boleh menghambat pertumbuhan ekonomi tapi justru menjadi blessing in disguise (berkah yang terselubung)," tegas Mahfud MD saat menggelar  press Conference didampingi Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, Wakapolri, Kasum Mabes TNI, Anggota DPD  RI, di ruang rapat utama kantor Gubernur NTB di Mataram, Selasa (21/07-2020).

Mantan Ketua MK yang akrab disapa Mahfud MD itu menilai kebijakan menghidupkan ekonomi masyarakat dari bawah sudah sangat tepat. NTB menjadi daerah pertama di Indonesia yang menggunakan produk-produk lokal sebagai item bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat terdampak Covid-19. Sehingga mampu menggairahkan roda perekonomian masyarakat, terutama bagi UKM-UKM dan kelompok-kelompok usaha lokal di seluruh pelosok NTB.

Ia menyebut, kalau dulunya rakyat  selalu tidak bisa menghidupkan ekonominya sendiri, karena  dihambat oleh para konglomerat dengan kekuatan-kekuatan modal yang besar. Maka sekarang dihidupkan ekonomi masyarakat dari bawah dengan anggaran yang tersedia.

"Nah, seperti itu sebenarnya semangat kita yang baru. Pandemi Covid-19 ini harus dilawan dan ekonomi harus tumbuh. Kalau bisa kita jadikan Covid-19 sebagai berkah  untuk menumbuhkan ekonomi masyarakat dan daerah," tegasnya.

Seperti diketahui bahwa paket bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang yang diluncurkan pemerintah Provinsi NTB, selain bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat terdampak Covid 19, juga untuk menghidupkan aktivitas ekonomi masyarakat,  agar IKM/UKM lokal tetap berproduksi. Bahkan Presiden Joko Widodo menilai Provinsi NTB  layak dijadikan sebagai daerah rujukan bagi daerah-daerah lain di Indonesia untuk memulihkan  ekonomi dengan memanfaatkan produk-produk lokal ditengah pandemi Covid-19 saat ini.

Mahfud MD juga meminta kepada masyarakat bahwa pandemi Covid-19 dapat diterima sebagai kenyataan yang tidak terhindarkan dari kehidupan masyarakat saat ini. Pada waktu yang bersamaan pemerintah juga memiliki tekad kuat untuk menyesuaikan diri dengan cara ekonomi harus bergerak meski dibalik fakta Covid-19 masih sedang mewabah. 

"Covid-19 ada bersama kita dan sedang membayang-bayangi kehidupan kita. Disisi lain, ekonomi harus dipulihkan, jangan sampai lumpuh hanya karena Pandemi Covid-19," katanya.

Senada dengan itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menjelaskan, jika melihat  keputusan Presiden di atas, terdapat dua isu yang menjadi atensi pemerintah yaitu, isu penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi. Pandemi Covid-19 ini  awalnya menyisakan krisis kesehatan yang kemudian menelan korban yang banyak. Kemudian dalam perjalanan lebih lanjut, ada efek domino dari krisis kesehatan menjadi masalah krisis ekonomi dan keuangan bahkan krisis sosial. 

"Melihat krisis kesehatan dan krisis ekonomi ini tidak bisa dipisahkan. Bukan hanya menyelamatkan salah satu bidang saja tapi semua sektor harus diselamatkan," jelas mantan Kapolri itu.

Selain itu, ia menjelaskan bahwa salah satu faktor dibentuknya komite penanganan Covid-19 dan pemuliham ekonomi adalah untuk mempercepat pemulihan ekonomi yang terdampak. Salah satu programnya komite diantaranya,  Ada paket stimulus yang dilakukan oleh pemerintah yang jumlahnya cukup besar sampai ratusan triliun. Paket stimulus ini untuk menghidupkan ekonomi baik yang skala besar,  menengah maupun skala kecil. Paket stimulus ini ada dalam bentuk insentif kebijakan maupun dalam bentuk bantuan tunai. 

"Selama ini juga banyak stimulus ekonomi dilakukan tapi ini kan dijadikan satu paket dengan penanganan kesehatan sehingga dua-duanya berjalan paralel," tutupnya.

Selain Menko Polhukam dan Mendagri, dalam kunjungi kerja di NTB tersebut, juga dihadiri oleh pejabat tinggi negara yaitu Kepala Staf Umum TNI, Letnan Jenderal TNI Joni Supriyanto, Wakapolri, Komjen Gatot Eddy Pramono dan Wakil Ketua DPD RI, Nono Sampono. Kunjungan kali ini, dalam rangka mensukseskan  Pilkada Serentak 2020, Pendisiplinan  Masyarakat Taat Protokol Kesehatan Covid-19 dan Terlaksananya Program Objek Vital Nasional di NTB.