Untuk menekan dampak sosial dan ekonomi pandemi Covid-19, Pemprov NTB mengalokasikan anggaran sekitar Rp460,66 miliar. Dengan rincian, penanganan dampak sosial berupa Jaring Pengaman Sosial (JPS) sebesar Rp150,16 miliar dan penanganan dampak ekonomi sebesar Rp310,5 miliar.

Sedangkan untuk penanganan kesehatan, dialokasikan anggaran sebesar Rp466,28 miliar. Pengalokasian anggaran tersebut setelah dilakukan realokasi dan refocusing anggaran dalam APBD NTB 2020 yang totalnya sebesar Rp926,96 miliar

Sekda NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si dalam acara ‘’Bincang-bincang Fiskal dan Percepatan Penyerapan Anggaran Semester II Tahun 2020’’ yang diselenggarakan Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) NTB, baru-baru ini mengatakan penggunaan dana stimulus ekonomi untuk mendukung pemberdayaan IKM dan UKM dinilai tepat.

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) digerakkan memfasilitasi pembedayaan dunia usaha agar roda ekonomi terus bergerak.  Pemberdayaan yang melibatkan banyak IKM dan UKM lokal di NTB mampu melahirkan kluster-kluster dunia usaha. Sehingga memudahkan pemerintah daerah memetakan potensi SDA dan SDM untuk keberlangsungan usaha masyarakat.

Gita mengatakan, produk IKM dan UKM lokal diserap oleh pemerintah dengan membeli hasil produksi untuk dibagikan melalui program Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang. Sehingga masyarakat tetap produktif meskipun dalam kebijakan stay at home untuk mencegah penyebaran Covid-19. ‘’Ini langkah yang berani, dan masyarakat pun tersenyum, itu rohnya,’’ kata Gita.

Selain itu, upaya cepat dalam menangani  Covid-19 dalam berbagai sendi kehidupan juga salah satu faktor dalam penyerapan anggaran. Memasuki kenormalan baru, sektor pariwisata yang paling terdampak perlahan mulai menemukan jati dirinya untuk kembali bangkit melalui slogan NTB ‘’Nurut Tatanan Baru’’.

Destinasi wisata di wilayah zona kuning dan hijau secara bertahan dibuka dengan syarat menerapkan protokol kesehatan yang ketat. ‘’Ini upaya pemerintah daerah mengembalikan keadaan dan citra ekonomi serta sektor lain sebagai upaya terus mengembalikan keadaan sehingga serapan dan realisasi APBD Anggaran Semester II Tahun 2020 memenuhi target,’’ jelas Sekda. 

Karena penyerapan belanja pemerintah menjadi kunci menggerakkan ekonomi di tengah pandemi. Ia  berharap sinergi dan kerjasama seluruh pemerintah daerah dan lembaga pemerintah lainnya di NTB akan merealisasi percepatan penyerapan anggaran Semester II Tahun 2020.

Presiden Joko Widodo mengapresiasi Pemprov NTB yang sudah mencapai serapan anggaran di angka 44 persen atau Rp2,3 triliun dari Rp5,607 triliun APBD NTB 2020.  Masa pandemi Covid-19 mengakibatkan terkoreksi pendapatan sebesar Rp600 miliar, juga akibat dana transfer yang mengalami penurunan. PAD juga terkoreksi, sehingga dilakukan refocusing dan relokasi untuk tiga program utama penanganan Covid-19.

Ia mengatakan, kebijakan stimulus ekonomi JPS Gemilang yang menggunakan produk IKM dan UKM lokal merupakan salah satu faktor kunci dalam serapan anggaran APBD. Menggunakan produk lokal IKM dan UKM lokal untuk dibagikan kepada masyarakat melalui JPS Gemilang, melahirkan inovasi dan inspirasi baru yang menjadi titik tumpu dalam pemberdaya ekonomi masyarakat.

Selain mempercepat penyerapan anggaran daerah, Sekda juga meminta agar Perbankan juga  mempercepat penyaluran kredit kepada IKM dan UKM yang ada di NTB. Dengan penyaluran kredit diharapkan IKM dan UKM tetap berproduksi di tengah pandemi karena mendapatkan dukungan pembiayaan.

Sehingga prediksi lonjakan angka kemiskinan dapat ditekan pada September mendatang. Sebagaimana diketahui, angka kemiskinan di NTB naik pada posisi Maret 2020 menjadi sebesar 13,97 persen. Jumlah penduduk miskin di NTB pada Maret 2020 tercatat sebesar 713.890 orang atau 13,97 persen.  Pada September 2019, jumlah penduduk miskin tercatat sebesar 705. 680 orang atau 13,88 persen. Terjadi kenaikan persentase penduduk miskin  selama periode September 2019 – Maret 2020 sebesar 0,09 persen.

Selain memberikan stimulus ekonomi, juga didorong percepatan tender proyek. Sehingga penyerapan anggaran semakin cepat terealisasi. 

Stimulus ekonomi dan JPS Gemilang, diharapkan mampu menetrasi potensi kenaikan angka kemiskinan di NTB. Termasuk yang diharapkan adalah dukungan perbankan agar mempercepat penyaluran kredit-kredit kepada nasabah tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian bank.

‘’Sekarang sudah tidak ngerem lagi. Pemerintah daerah menggeber, perbankan juga kita harapkan demikian. Mana yang bisa dibantu pembiayannya, agar dipercepat,’’ pintanya.

Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) NTB, Syarwan, SE, MM mengatakan Pemerintah memberikan subsidi bunga bagi UMKM dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional. Menteri Keuangan telah menerbitkan PMK No.65/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga untuk kredit UMKM. Di perbankan dan perusahaan pembiayaan, pinjaman sampai dengan Rp500 juta subsidi bunga sebesar 6 persen untuk tiga bulan pertama, 3 persen untuk tiga bulan kedua. Sedangkan pinjaman di atas Rp500 juta sampai Rp10 miliar, subsidi bunga 3 persen untuk 3 bulan pertama dan 2 persen untuk 3 bulan kedua.

Sementara di lembaga penyalur kredit program pemerintah, pinjaman sampai dengan Rp10 juta subsidinya sebesar beban bungan debitur, paing tinggi 25 persen. Kemudian, pinjaman di atas Rp10 juta sampai Rp500 juta, subsidi bunga 6 persen untuk 3 bulan pertama dan 3 persen untuk 3 bulan kedua. Sementara, pinjaman di atas Rp500 juta sampai Rp10 miliar, subsidi bunga 3 persen untuk tiga bulan pertama dan 2 persen untuk tiga bulan kedua.

Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sampai 30 Juni di NTB  sebesar Rp1,28 triliun dengan jumlah debitur 40.666. Dengan rincian, KUR usaha kecil 2.351 debitur senilai Rp404,35 miliar, KUR mikro 32.562 debitur senilai Rp840,3 miliar, KUR TKI 599 debitur senilai Rp9,3 miliar dan Ultra Mikro 5.154 debitur senilai Rp27,7 miliar. Dengan adanya, pemberian subsidi bunga kredit oleh pemerintah, diharapkan semakin banyak UMKM yang mendapatkan akses permodalan di masa pandemi ini.

.