.jpg)
Daerah Terdampak Kekeringan di NTB Semakin Luas
Meluasnya daerah yang dilanda kekeringan menyebabkan enam kabupaten menetapkan status siaga darurat kekeringan di NTB. Pemprov NTB juga akan segera menetapkan status siaga darurat kekeringan untuk skala provinsi.
‘’Nanti sore sudah jadi (draf SK penetapan siaga darurat kekeringan). Sejak kemarin saya periksa drafnya, tinggal back up data saja,’’ kata Plt Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB, Ir. H. Ahmadi, SP-1 dikonfirmasi usai keluar dari ruang kerja Sekda NTB, Selasa, 28 Juli 2020 siang kemarin.
Ahmadi menyebutkan, hingga saat ini, sudah ada enam bupati yang menetapkan status siaga darurat kekeringan di NTB. Yaitu, Keputusan Bupati Lombok Barat No. 628/122/BPBD/2020 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Alam Kekeringan di Kabupaten Lombok Barat.
Kemudian Keputusan Bupati Lombok Timur No.188.45/423/BPBD/2020 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan di Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya, Keputusan Bupati Sumbawa Barat No.188.4.45.924 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Alam Kekeringan di Kabupaten Sumbawa Barat.
Keputusan Bupati Sumbawa No.901 Tahun 2020 tentang Status Siaga Darurat Penanganan Bencana Kekeringan di Kabupaten Sumbawa. Kemudian, Keputusan Bupati Dompu No.360/263/BPBD/2020 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan di Kabupaten Dompu. Dan keputusan Bupati Bima No.188.45/435/06.23 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Siaga Darurat Bencana Kekeringan di Kabupaten Bima.
Berdasarkan laporan dari BPBD kabupaten/kota hingga Sabtu (25/7) lalu, tercatat 318 desa/kelurahan dilanda kekeringan di NTB dengan jumlah masyarakat terdampak 182.546 KK atau 651.753 jiwa. Seperti di Lombok Utara, sebanyak 19 desa dilanda kekeringan dengan jumlah warga terdampak 8.661 KK atau 26.036 jiwa.
Kemudian, Lombok Barat sebanyak 28 desa, jumlah warga terdampak 8.064 KK atau 32.255 KK, Lombok Tengah sebanyak 83 desa, jumlah warga terdampak 69.294 KK atau 273.622 jiwa. Selanjutnya, Lombok Timur 51 desa dengan warga terdampak 44.669 KK atau 129.455 jiwa.
Sumbawa Barat sebanyak 13 desa, dengan jumlah warga terdampak 2.716 KK atau 10.302 jiwa, Sumbawa sebanyak 42 desa, jumlah warga terdampak 20.189 KK atau 80.765 jiwa.
Kemudian, Dompu sebanyak 34 desa, dengan warga terdampak 16.936 KK atau 51.577 jiwa, Kota Bima sebanyak 12 kelurahan, warga terdampak 6.392 KK atau 19.880 jiwa dan Bima sebanyak 36 desa dengan jumlah warga terdampak 5.625 KK atau 27.843 jiwa.
Ahmadi mengatakan urgensi penetapan status siaga darurat kekeringan adalah untuk mempermudah penanganan di lapangan.”Urgensinya supaya itu menjadi dasar kita dalam mengusulkan dana siap pakai ke BNPB. Atau kalau di daerah Belanja Tak Terduga. Tanpa itu, kita tak bisa,” katanya.
Berita Lainnya
PERKUAT PENYELENGGARAAN STATISTIK, DISKOMINFOTIKSANDI INISIASI RAPAT PEMBINAAN STASTISTIK SEKTORAL
Dalam pembinaan statistik sektoral, Diskominfotiksandi berkolaborasi dengan BPS Kabupaten Sumbawa menyelenggarakan rapat pembinaan statistik sektoral bagi OPD lingkup Kabupaten Sumbawa, yang dilaksanakan di Ruang Rapat Sekretariat PKK Kabupaten Sumbawa pada Rabu (4/6/2025). Hadir selaku narasumber adalah Kepala Dinas kominfotiksandi Kabupaten Sumbawa, dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumbawa
Diskominfotiksandi Kontributif dalam mendukung Penyebaran Informasi Publik untukTingkatkan Literasi JKN di Kabupaten Sumbawa
Sebagai upaya sinergi dengan media dan pemerintah daerah dalam hal penyebaran informasi yang akurat, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan terkait pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), BPJS Kesehatan Sumbawa melaksanakan Engagement media, pada Rabu (4/6/2025)
Percepat Implementasi TTE, Diskominfotiksandi Layani Penerbitan Akun TTE Kepala Sekolah
Bidang Persandian Dinas Kominfotiksandi Kabupaten Sumbawa terus melakukan percepatan dalam implementasi Tanda Tangan Elektronik (TTE). Bertempat di Ruang Kerja Bidang Persandian, pada Rabu (28/5) dilakukan fasilitasi Tanda Tangan Elektronik (TTE) bagi Kepala Sekolah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa. Fasilitasi ini dilaksanakan sebagai upaya terus mempercepat implementasi TTE di Kabupaten Sumbawa.