Pemprov NTB melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) memastikan perbaikan jalan dan jembatan yang rusak di Pulau Sumbawa segera diperbaiki. Ditargetkan, sebanyak 17 paket proyek percepatan jalan tahun jamak dengan alokasi anggaran Rp750 miliar akan dilakukan penandatangan kontrak, Oktober mendatang.

‘’Di Pulau Sumbawa,  paket percepatan ini ada  8 atau 9 paket. Sisanya ada di Pulau Lombok. Totalnya ada 17 paket, tahun ini bulan Oktober teken kontrak. Itu paket perbaikan  jalan dan jembatan. Pembagian paketnya berdasarkan zona pembagiannya. Anggarannya Rp750 miliar,’’ kata Kepala Dinas PUPR NTB, H. Sahdan, ST, MT dikonfirmasi Suara NTB usai penandatangan perjanjian kerja dengan Gubernur di Halaman Kantor Gubernur, Senin, 3 Agustus 2020 siang. 

Dengan luas wilayah 20.153,15 km2, NTB memiliki jalan provinsi sepanjang 1.484,43 km. Terdiri atas jalan provinsi di Pulau Lombok sepanjang 528,26 km dan di Pulau Sumbawa sepanjang 956,27 km. Tingkat kemantapan jalan provinsi pada akhir tahun 2018 sebesar 83,65 persen.

Artinya,  masih terdapat 242,71 km jalan provinsi yang berada dalam kondisi tidak mantap. Terdiri atas jalan aspal rusak berat sepanjang 53 km, jalan kerikil sepanjang 28,76 km, jalan tanah sepanjang 35,92 km serta jalan yang belum bisa dilalui atau belum terhubung sepanjang 125,03 km. Selain itu, masih terdapat 138 unit jembatan dengan total panjang 4.371 meter  yang berada dalam kondisi kritis dan belum terbangun.

Sahdan menjelaskan, dengan anggaran sebesar Rp750 miliar, sebanyak 17 paket proyek percepatan jalan tahun jamak yang akan ditangani hingga 2022 mendatang. Sebagian besar di Pulau Sumbawa dan ada beberapa paket di Pulau Lombok. Di Pulau Sumbawa ada beberapa jembatan putus yang akan diperbaiki, termasuk perbaikan jalannya menjadi satu paket. 

Sedangkan di Pulau Lombok, ada tiga jembatan yang akan diperbaiki. Yaitu, jembatan Karang Sukun dekat Rumah Sakit Islam Siti Hajar Mataram, Jembatan Songak dan Jembatan Korleko Lombok Timur. Tiga paket jembatan yang ditangani di Pulau Lombok ini akan dilakukan pelebaran. Seperti jembatan yang berada di Korleko, posisinya terlalu rendah. Sehingga akan dibangun lebih tinggi, supaya orang aman melewati jembatan provinsi tersebut.’’Sekitar Oktober paling lama teken kontrak,’’ katanya.

Sahdan mengatakan, anggaran proyek percepatan jalan tahun jamak ini tetap Rp750 miliar. Sesuai perencanaan yang dilakukan, tahun 2020, progresnya sudah 33,3 persen, 2021 sebesar 33,3 persen dan tahun 2022 sebesar 33,3 persen.

‘’Tapi kalau kita lihat persediaan dananya memang sangat kecil di awal ini. Apalagi ada Covid-19. Tapi penyedia tak melihat dari uang yang disediakan. Tanggung jawab dia menyelesaikan sesuai dengan masa kontrak. Mereka yang menalangi dulu,’’ katanya.