DPRD Sumbawa berharap kepada pemerintah provinsi NTB untuk lebih proporsional dalam pembagian aggarannya untuk Kabupaten/Kota. Terutama untuk Kabupaten Sumbawa yang memiliki wilayah paling luas di Pulau Sumbawa. Porsi anggaran yang lebih besar di Pulau Lombok, bisa menimbulkan kecemburuan dan kesenjangan antar dua pulau, seperti yang terjadi sebelumnya.
Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi III DPRD Sumbawa, Hamzah Abdullah didampingi anggota DPRD lainnya, M. Tahir, kepada Suara NTB, Senin, 3 Agustus 2020. Anggaran dari Pemprov sangat diperlukan dalam mendorong pneingkatan infrastruktur di Sumbawa. Terutama apa yang menjadi kewenangan Provinsi. Salah satunya perbaikan bendungan yang sudah mengalami sedimentasi dan kerusakan jaringan. “Itulah tujuan kami konsultasi dengan Kepala Bappeda NTB minggu lalu,”terang Hamzah.
Porsi anggaran yang dirasa timpang karena lebih besar di Pulau Lombok, lanjut Hamzah, mestinya menjadi bahan evaluasi pemprov. Pembangunan infrastruktur harus sudah mulai diarahkan ke Pulau Sumbawa. Terutama di Kabupaten Sumbawa dengan luas wilayahnya yang terdiri dari 24 kecamatan. “Harapan kami, Pemprov lebih memperhatikan Pulau Sumbawa khususnya lagi Sumbawa. Dengan lebih memaksimalkan ketersediaan anggaran untuk Sumbawa. Agar infastruktr dasar ang dibutuhkan masyarakat dapat dimaksimalkan lagi,”tukas Hamzah.
Hamzah juga menyoroti sejumlah program provinsi di Sumbawa, selain infrastruktur. Salah satunya, pengadaan bantuan bibit gratis. Seharusnya, bantuan yang diberikan baik itu padi maupun jagung agar bibitnya lebih berkualitas. Kemudian IKM/UKM dapat dioptimalisasi keberadaannya dengan bantuan dari Pemprov.
Anggota DPRD Sumbawa lainnya, M. Tahir, juga menambahkan soal status jalan yang menjadi kewenangan provinsi untuk lebih diperhatikan. Bahkan bisa saja meningkatkan status jalan yang ada. Termasuk kawasan laut dan wisata bahari seperti Pulau Bungin juga mendapatkan perhatian dari Pemprov. Mengingat banyaknya potensi dan kekayaan sumber daya laut yang ada di Pulau Bungin. Artinya, harapan kedua politisi Gerindra ini, anggaran provinsi lebih mneyentuh kepada peningkatan infrastruktur di daerah ini. Termasuk didalamnya untuk membuka akses baru ke kawasan pariwisata. Sebagai penunjang kemajuan sektor pariwisata di Sumbawa. Manakala Sumbawa maju, sektor pariwisata penunjang utamanya kan jalan. Itu saja. Makanya penting porsi anggaran yang proporsional dalam mempercepat pembangunan di Pulau Sumbawa.”pungkas Tahir.
Dalam pembinaan statistik sektoral, Diskominfotiksandi berkolaborasi dengan BPS Kabupaten Sumbawa menyelenggarakan rapat pembinaan statistik sektoral bagi OPD lingkup Kabupaten Sumbawa, yang dilaksanakan di Ruang Rapat Sekretariat PKK Kabupaten Sumbawa pada Rabu (4/6/2025). Hadir selaku narasumber adalah Kepala Dinas kominfotiksandi Kabupaten Sumbawa, dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumbawa
Sebagai upaya sinergi dengan media dan pemerintah daerah dalam hal penyebaran informasi yang akurat, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan terkait pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), BPJS Kesehatan Sumbawa melaksanakan Engagement media, pada Rabu (4/6/2025)
Bidang Persandian Dinas Kominfotiksandi Kabupaten Sumbawa terus melakukan percepatan dalam implementasi Tanda Tangan Elektronik (TTE). Bertempat di Ruang Kerja Bidang Persandian, pada Rabu (28/5) dilakukan fasilitasi Tanda Tangan Elektronik (TTE) bagi Kepala Sekolah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa. Fasilitasi ini dilaksanakan sebagai upaya terus mempercepat implementasi TTE di Kabupaten Sumbawa.