Pemprov melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB mengusulkan anggaran sekitar Rp40 miliar untuk penanganan dampak bencana kekeringan yang sudah melanda sembilan kabupaten/kota.

Lewat usulan anggaran ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tersebut, diharapkan NTB mendapatkan dana siap pakai (DSP) untuk penyediaan air bersih bagi ratusan ribu masyarakat NTB yang terdampak kekeringan. 

Kalau usulan kami (BPBD),  supaya bisa tuntas Rp40 miliar. Tetapi bergantung kondisi keuangan negara. Kita berharap diberikan alokasi anggaran yang cukup,’’ ujar Plt. Kepala Pelaksana BPBD NTB, Ir. H. Ahmadi, SP-1 dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Jumat, 7 Agustus 2020.

Ahmadi mengatakan usulan anggaran sebesar itu akan dipergunakan untuk droping air bersih menggunakan mobil tangki ke masyarakat terdampak. Kemudian pembuatan sumur bor, sumur gali dan lainnya. “Itu penanganan jangka pendek,” terangnya.

Ahmadi mengatakan usulan ini telah disampaikan ke Direktur Dukungan Sumber Daya Darurat BNPB, Jarwansyah saat berkunjung ke NTB dalam rangka percepatan rehab rekon rumah korban gempa, Kamis, 6 Agustus 2020. “Sudah kita bicarakan dengan Pak Jarwansyah beliau sanggup memberikan bantuan,” katanya.

Ia mengatakan pada bulan Agustus ini, kelangkaan air bersih sudah mulai terjadi di sejumah tempat yang menjadi langganan kekeringan setiap tahun. Namun, untuk penanganan droping air bersih masih dapat ditangani BPBD kabupaten/kota.

“Ada beberapa desa yang mengalami kekeringan abadi, karena memang tak memiliki potensi sumber air. Atau berada di Pulau-pulau kecil. Sehingga dia harus mengambil air bersih  dari daratan. Itu yang didroping air bersih menggunakan tangki,” terangnya.

Berdasarkan data BPBD BPBD NTB hingga akhir Juli lalu,  tercatat  318 desa/kelurahan dilanda kekeringan di NTB dengan jumlah masyarakat terdampak 182.546 KK atau 651.753 jiwa. Seperti di Lombok Utara, sebanyak 19 desa dilanda kekeringan dengan jumlah warga terdampak 8.661 KK atau 26.036 jiwa. 

Kemudian, Lombok Barat sebanyak 28 desa, jumlah warga terdampak 8.064 KK atau 32.255 KK, Lombok Tengah sebanyak 83 desa, jumlah warga terdampak 69.294 KK atau 273.622 jiwa. Selanjutnya, Lombok Timur 51 desa dengan warga terdampak 44.669 KK atau 129.455 jiwa.

Sumbawa Barat sebanyak 13 desa, dengan jumlah warga terdampak 2.716 KK atau 10.302 jiwa, Sumbawa sebanyak 42 desa, jumlah warga terdampak 20.189 KK atau 80.765 jiwa.

Kemudian, Dompu sebanyak 34 desa, dengan warga terdampak 16.936 KK atau 51.577 jiwa, Kota Bima sebanyak 12 kelurahan, warga terdampak 6.392 KK atau 19.880 jiwa dan Bima sebanyak 36 desa dengan jumlah warga terdampak 5.625 KK atau 27.843 jiwa.

Sudah ada enam bupati yang menetapkan status siaga darurat kekeringan di NTB. Yaitu, Keputusan Bupati Lombok Barat No. 628/122/BPBD/2020 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Alam Kekeringan di Kabupaten Lombok Barat.

Kemudian Keputusan Bupati Lombok Timur No.188.45/423/BPBD/2020 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan di Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya, Keputusan Bupati Sumbawa Barat No.188.4.45.924 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Alam Kekeringan di Kabupaten Sumbawa Barat.

Keputusan Bupati Sumbawa No.901 Tahun 2020 tentang Status Siaga Darurat Penanganan Bencana Kekeringan di Kabupaten Sumbawa. Kemudian, Keputusan Bupati Dompu No.360/263/BPBD/2020 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan di Kabupaten Dompu. Dan keputusan Bupati Bima No.188.45/435/06.23 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Siaga Darurat Bencana Kekeringan di Kabupaten Bima.