Anggota Komisi IV DPR RI, H. M. Syafruddin ST, MM, akan meminta Kementerian Pertanian melalui Dirjen PSP untuk penambahan alokasi pupuk khusus Pulau Sumbawa. Makanya, diminta kepada Kepala Dinas Pertanian se-Pulau Sumbawa untuk menyampaikan data kekurangan kuota pupuk yang diberikan. Selain itu, penerbitan kartu tani juga mesti dipercepat, karena aturannya kedepan, untuk menebus pupuk mesti menggunakan kartu tani.

“Telepon ke Dirjen PSP untuk penambahan pupuk khusus Pulau Sumbawa. Saya minta data seluruh Kepala Dinas se-Pulau Sumbawa dan sudah disampaikan kekurangannya. Dan saya tetap memonitor, karena saya yakin bahwa para distributor tidak sampai ke sana (Jakarta),” katanya, dalam FGD Pupuk Bersubsidi, bersama stakeholder terkait termasuk produsen dari Pupuk Kaltim di Sumbawa Besar, Sabtu, 22 Agustus 2020.

Rudi, sapaan akrabnya, juga meminta Dinas Pertanian mempercepat E-RDKK. Apalagi Kabupaten Sumbawa dan KSB adalah pilot project untuk kartu tani. Sehingga RDKK harus dipercepat. Dalam waktu dekat sesuai dengan pengajuan CPCL, pihaknya juga akan memberikan bantuan kepada seluruh petani sepulau Sumbawa.

Mewakili Kepala Dinas Pertanian NTB, Kasi Pupuk dan Pestisida, Novianti Harianty, menyebutkan secara umum NTB usulan E-RDKK  untuk Urea bersubsidi saja sebesar 292 ribu ton. Sedangkan alokasi yang diberikan pusat hanya 160 ribu ton atau 54 persen. Untuk yang non urea malah lebih keci, SP-36 hanya 18 persen dari usulan.

Kadis Pertanian Sumbawa, Ir. Syirajuddin menjelaskan Untuk Kabupaten Sumbawa kuota Urea bersubsidi 33.875 ton. Terealisasi sejauh ini 71,94 persen. Sedangkan untuk NPK dari kuota 13.982 sudah terealisasi 92,65 persen. ZA kuota 5.057 ton , sudah terealisasi 76,27 persen. Sedangkan SP-36 dari kuota  700 ton sudah terealisasi 67,31 persen, untuk organic 1.798 sudah terealisasi  35,82 persen. Artinya, Sumbawa sudah pada MT II masuk ke MT III. Tapi yang menjadi kendala, biasanya dalam ketersediaan pupuk pada saat periode Oktober-Maret yaitu 2020 dan 2021.

Artinya bahwa ada sebagian dari MT 1 2021 nanti yang akan masuk dalam kuota 2020. Inilah yang kita sudah minta tambahan kuota untuk ini. Karena terus terang saja manakala nanti di Oktober-Desember 2020 itulah  kita kesulitan kaitan dengan pupuk ini. Tapi di MT III karena kondisi iklim juga tidak terlalu susah. Tapi nanti masuk periode Oktober Maret itulah yang sering kita keluhkan. Maka dari itu kita sudah bersurat ke pusat lewat provinsi untuk penambahan kuota pupuk kita. Sehingga antisipasi pada Oktober-Desember 2020. Itu harapan kami,” jelasnya.

Terkait Kartu Tani, Sumbawa dan KSB diharapkan pada MT3 sudah menebus pupuk subsidi menggunakan kartu tani. Persoalannya, sampai hari ini, di lima kecamatan baru tercapai 50 persen dari target. Artinya sekarang di Dinas Pertanian baik provinsi maupun kabupaten, sudah melaksanakan E-RDKK hampir sampai 100 persen.