Pemprov NTB menyiapkan 10.000 hektare lahan pertanian di Kecamatan Labangka, Kabupaten Sumbawa, untuk menerapkan konsep integrated farming atau pertanian terpadu. Hal tersebut dilakukan untuk mendorong pencapaian indikator bidang pertanian di NTB.
“Di Labangka untuk kompleks 10.000 hektare itu antaranya dibuat sebagai integrated farming. Petani di sana supaya terintegrasi (sistem kerjanya) dengan seluruh sub-sektor yang ada, termasuk sektor lain (di luar pertanian,’’ ujar Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) NTB, Ir.H. Husnul Fauzi, M.Si saat memberi keterangan, Rabu, 26 Agustus 2020 di Mataram.
Menurutnya, dalam konsep pertanian terpadu yang akan dikembangkan di kawasan tersebut antara lain terintegrasi dengan kegiatan peternakan, perikanan, kehutanan, dan ilmu lain yang berkaitan dengan pertanian dalam 10.000 hektare lahan yang akan digarap.
“Untuk (tahap) pertama kita menyiapkannya sebagai integrated farming, di situ ada (pengembangan) peternakan, ketahanan pangan, hortikultura, dan perkebunan dulu,” ujar Husnul. Pihaknya menargetkan panen terpadu dapat dilakukan pada 2021 mendatang.
“Panen itu kita harapkan nanti tidak hanya panen padi, tapi kemudian ada panen yang terintegrasi dengan sektor lain seperti perikanan dan peternakan,” sambungnya.
Menurut Husnul, potensi yang dimiliki lahan pertanian di Lebangka memang cukup besar. Dengan luas wilayah mencapai 24.308 hektare, hampir setengahnya adalah lahan pertanian. “Di sana itu lahan sawahnya seluas 184 hektare, tegalan 10.666 hektare, perkebunan 915 hektare, hutan negara 2.040 hektare, tambak dan sejenisnya 727 hektare. Yang bukan pertanian hanya 9.776 hektare,” jelasnya.
Untuk panen produk pertanian padi Lebangka memiliki lahan tanam seluas 37,7 hektare, jagung 1.220 hektare, bawang merah dan cabai 50 hektare, jambu mete 645,05 hektare, dan kelapa 20,75 hektare.
Untuk mendukung upaya pengembangan lahan pertanian terpadu tersebut menurutnya membutuhkan beberapa hal. Antara lain untuk sektor hulu dibutuhkan sarana irigasi dan pembenihan. Sedangkan untuk sub-sistem pendukung dibutuhkan peningkatan kapasitas petani dan penyuluh serta sertifikasi produk pertanian, peternakan, dan ketahanan pangan.
“Ini juga bisa mendukung pencapaian indikator kinerja pemerintah,” jelasnya. Antara lain meningkatkan kontribusi sektor pertanian tanaman pangan, peternakan, perkebunan, perikanan, dan kehutanan terhadap PDRD. Termasuk pertambahan nilai PDRB untuk sektor industri pengolahan dan indeks kualitas tutupan lahan.
Pengembangan pertanian terpadu tersebut akan dilakukan secara merata di lima desa yang ada di Kecamatan Lebangka. Antara lain Desa Jaya Makmur, Desa Lebangka, Desa Sekokat, Desa Suka Damai, dan Desa Mulya.
Diterangkan, dalam tahap awal untuk tanaman padi pihaknya telah mengusulkan perluasa area tanam baru untuk musim hujan antara Oktober 2020 sampai dengan Maret 2021 di lima desa. Di mana petani akan dibantu dengan padi paket lengkap mulai dari benih, pupuk, pestisida nabati, dan tanaman refugia untuk di pematang.
Selain itu ada juga pengembangan jagung tumpang sari kacang hijau untuk musim kemarau satu di 2020. Sasarannya paket tumpang sari jagung kacang hijau lengkap untuk lima desa dengan jadwal tanam Maret – April 2021. Termasuk bantuan pengembangan jagung monokultur untuk musim kemarau dua di 2021 dengan paket lengkap jagung.
Untuk pengembangan hortikultura diberikan bantuan paket lengkap nangka, mangga, pisang, buah naga, dan sawo pada musim kemarau satu 2020/2021 untuk lahan seluas 250 hektare di lima desa dengan jadwal tanam Maret – April 2021. Untuk musim kemarau dua diberikan bantuan paket lengkap bawang merah, cabai, semangka, melon, dan nanas dengan jadwal tanam April – September 2021.
Untuk sektor perkebunan diberikan bantuan paket lengkap intensifikasi jambu mete untuk musim kemarau satu 2020 di lahan seluas 250 hektare di dua desa dengan jadwal tanam Oktober – Desember 2020. Kemudian diberikan juga bantuan perluasan area tanam jambu mete untuk lahan seluas 250 hektare di dua desa dan kelapa genjah untuk lahan seluas 250 hektare di lima desa.
Dalam pembinaan statistik sektoral, Diskominfotiksandi berkolaborasi dengan BPS Kabupaten Sumbawa menyelenggarakan rapat pembinaan statistik sektoral bagi OPD lingkup Kabupaten Sumbawa, yang dilaksanakan di Ruang Rapat Sekretariat PKK Kabupaten Sumbawa pada Rabu (4/6/2025). Hadir selaku narasumber adalah Kepala Dinas kominfotiksandi Kabupaten Sumbawa, dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumbawa
Sebagai upaya sinergi dengan media dan pemerintah daerah dalam hal penyebaran informasi yang akurat, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan terkait pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), BPJS Kesehatan Sumbawa melaksanakan Engagement media, pada Rabu (4/6/2025)
Bidang Persandian Dinas Kominfotiksandi Kabupaten Sumbawa terus melakukan percepatan dalam implementasi Tanda Tangan Elektronik (TTE). Bertempat di Ruang Kerja Bidang Persandian, pada Rabu (28/5) dilakukan fasilitasi Tanda Tangan Elektronik (TTE) bagi Kepala Sekolah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa. Fasilitasi ini dilaksanakan sebagai upaya terus mempercepat implementasi TTE di Kabupaten Sumbawa.