Per tanggal 1 September 2020, penebusan pupuk Urea subsidi di kios-kios pupuk dua kabupaten, yakni Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) harus menggunakan Kartu Tani, sesuai SK Kuasa Pengguna Anggaran Subsidi Pupuk No 498/SR.320/B.5.2/08/2020 Kementerian Pertanian.

Dua kabupaten di Pulau Sumbawa ini menjadi percontohan pemanfaatan Kartu Tani. Ada dua bank pelat merah yang ditunjuk untuk penyediaan kartu tani di dua kabupaten ini. BNI di Kabupaten Sumbawa, dan BRI di Kabupaten Sumbawa Barat.

Berdasarkan informasi yang diterima PT. Pupuk Kalimantan Timur (Kaltim) Wilayah NTB, pendistribusian kartu tani di Kabupaten Sumbawa baru 12 persen dari total jumlah 94.000 petani. Dan 61 persen di Kabupaten Sumbawa Barat dari total 18.568 petani.

Penebusan pupuk Urea subsidi di dua kabupaten ini, PT. Pupuk Kaltim mengikuti perintah dari Kementerian Pertanian. Harus menggunakan Kartu Tani. “Bagi petani yang tidak punya Kartu Tani, tidak bisa dilayani penebusan pupuknya. Amanat SKnya seperti itu,” kata M. Hidayat Syam, Plt, Kepala Kantor Perwakilan Pupuk Kaltim Wilayah NTB di kantornya, Selasa, 1 September 2020.

Pupuk Kaltim melalui pengecer-pengecer untuk dua kabupaten yang disebut, tak bisa melayani penebusan pupuk urea subsidi tanpa menggunakan Kartu Tani. “Kalau petani diberikan tanpa menggunakan Kartu Tani, siapa yang akan membayar subsidinya. Tidak bisa ditebus di Kementerian Pertanian. Kami bisa kena audit dan risiko hukum,” imbuhnya.

Meski demikian, bagi petani-petani yang membutuhkan pupuk urea segera, mengingat memasuki masa tanam, Pupuk Kaltim menyediakan pupuk non subsidi di masing-masing pengecer. Petani bisa membeli berapapun kebutuhannya. Pupuk non subsidi ini, kata Hidayat, sebetulnya tak menjadi soal bagi petani. Dilihat dari realisasi penjualannya. Dari 2.000 ton yang disediakan, 1.200 ton diantaranya sudah diserap petani.

Pada Bulan September 2020 ini, kebutuhan pupuk di NTB sebanyak 9.701 ton. Di Kabupaten Sumbawa sebanyak 1.838 ton, dan Kabupaten Sumbawa Barat sebanyak 297 ton. Sementara Pupuk Kaltim menyediakan stok hingga 20.501 ton se NTB. Mengingat kesiapan petani melakukan penebusan Pupuk Urea Subsidi masih kurang di Kabupaten Sumbawa, melihat dari jumlah Kartu Tani yang terdistribusi, Pemerintah Daerah setempat mengajukan surat penangguhan kepada Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB, diteruskan ke Kementerian Pertanian RI. Agar penebusan pupuk Urea Subsidi di Kabupaten Sumbawa diperbolehkan menggunakan RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok).

“Selama surat penangguhan yang diajukan ini belum mendapat jawaban dari Kementerian Pertanian, tetap kita distribusikan pupuk subsidi dengan mekanisme Kartu Tani,” demikian Hidayat. Petani dan seluruh stakeholders di minta memakluminya.