Sebanyak 55.755 pekerja di NTB disebut telah menerima bantuan subsidi upah (BSU) dari pemerintah pusat. Total pekerja yang diajukan di seluruh NTB, berdasarkan data BPJAMSOSTEK mencapai 75 ribu orang. 

‘’Jadi tinggal sekitar 22 ribua orang yang belum dapat. Itu tercatat di luar non-ASN. Kalau dengan non-ASN lebih dari 75 ribu pekerja,’’ ujar Kepala Disnakertrans NTB, Dra.T. Wismaningsih Drajadiah, Senin, 28 September 2020. 

Diterangkan, penerimaan BSU saat ini telah mencapai tahap ke lima. Di mana bantuan dengan total mencapai Rp2,4 juta tersebut telah disalurkan pada 24 Agustus lalu untuk tahap satu dengan realisasi penerima sebanyak 1.311 orang, tahap dua dengan realisasi 15.048 orang, dan tahap tiga dengan realisasi 20.505 orang serta pada tahap empat sebanyak 18.891 orang.

Untuk tahap lima BSU disalurkan kepada 10.107 orang pekerja bergaji di bawah Rp5 juta. Rinciannya Lombok Timur 1.608 orang, Lombok Tengah 2.185 orang, Sumbawa 2.846 orang, dan Bima 2.145 orang. ‘’Sampai berapa tahap ini diselesaikan kita belum tahu. Tergantung terpenuhinya target yang sebanyak 15 juta orang secara keseluruhan dari pemerintah pusat,’’ sebut Wismaningsih. 

Di sisi lain, peserta yang belum terdaftar sebagai penerima BSU disebutnya sangat mungkin untuk didaftarkan. Mengingat pemerintah pusat menyusun rencana perpanjangan pengajuan data dari BPJAMSOSTEK, sehingga semua pekerja yang memenuhi syarat dapat terakomodir.

‘’Mudah-mudahan diperpanjang. Misalnya yang sudah mendaftar (BPJAMSOSTEK) di Juli kemarin bisa dapat dia,’’ jelasnya. Di sisi lain, BSU juga akan diberikan bagi pekerja non-ASN maupun honor di pemerintahan, terutama yang terdaftar sebagai kepersertaan BPJAMSOSTEK. 

Diterangkan, di NTB tercatat ada sebanyak 7.000 lebih perkerja non-ASN namun yang baru terdaftar BPJAMSOSTEK sebanyak 3.125 orang. Di mana jumlah tersebut didominasi guru honorer di tingkat provinsi.

‘’Kalau yang didaftarkan di provinsi 3.125 orang dari 31 instansi yang sudah daftar. Dana preminya rencananya kita anggarkan di APBD,’’ sebut Wismaningsih. Sedangkan untuk pekerja non-ASN yang sudah terdaftar lama premi jaminan sosialnya dibayarkan oleh masing-masing instansi.

Pasalnya, pembayaran jaminan sosial bagi pekerja kontrak di pemerintahan diakuinya masih bersifat baru. Sehingga sebagian besar anggaran baru dapat diajukan tahun depan. ‘’Beberapa kabupatan/kota sudah mendaftarkan pekerjanya, mereka sudah mengupayakan. Seperti kemarin KLU yang kita dapat informasi mereka juga akan membuat peraturan bupati untuk jaminan sosial bagi pekerja,’’ jelasnya.

Di sisi lain, mengacu pada Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 51 Tahun 2020 tentang Kewajiban Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, maka seluruh pekerja di NTB harus mendapatkan perlindungan jaminan sosial tersebut.

‘’Ini tugas kita untuk memberikan perlindungan kepada para pekerja. Kita harapkan di semua kabupaten/kota, di semua Disnaker, apakah dia menggunakan Pergub atau ada turunannya (untuk menjamin jaminan sosial bagi pekerja),’’ pungkas Wismaningsih.