Tiga pejabat eselon II Pemprov NTB ditetapkan menjadi Penjabat Sementara (Pjs) Bupati setelah keluarnya surat keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian. Mereka adalah Kepala Dinas ESDM, Ir. Muhammad Husni, M. Si sebagai Pjs Bupati Bima, Kepala Biro Kerjasama Setda NTB, Ir. Zainal Abidin, M. Si sebagai Pjs Bupati Sumbawa dan Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan dan Aparatur, Politik, Hukum dan Pelayanan Publik, Dr. M. Agus Patria, SH, MH sebagai Pjs Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). 

Selain itu, Mendagri juga mengeluarkan surat keputusan tentang pengangkatan H. Sarifuddin, SH sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU). Pengukuhan tiga Pjs Bupati dan penyerahan SK Plt Bupati KLU dilakukan Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah di Gedung Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur, Sabtu, 26 September 2020. 

Pengangkatan Husni sebagai Pjs Bupati Bima berdasarkan Keputusan Mendagri 131.52-2904 Tahun 2020 tentang Penunjukan Penjabat Sementara Bupati Bima. Sedangkan pengangkatan Agus Patria berdasarkan Keputusan Mendagri No. 131.52-2905 Tahun 2020 tentang Penunjukan Penjabat Sementara Bupati Sumbawa Barat. Kemudian pengangkatan Zainal Abidin berdasarkan Keputusan Mendagri No. 131.52-2906 Tahun 2020 tentang Penunjukan Penjabat Bupati Sumbawa.

Dalam surat keputusan Mendagri tersebut, dijelaskan tugas dan wewenang Pjs Bupati. Di mana, dalam diktum kedua, pada poin E atau kelima, dijelaskan Pjs punya kewenangan melakukan pengisian pejabat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Mendagri.

Kemudian, dalam poin lainnya, Pjs juga memiliki tugas dan kewenangan memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD.

Selanjutnya, memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Ketiga, memfasilitasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati definitif serta menjaga netralitas ASN.

Melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dan dapat menandatangani Peraturan Daerah setelah mendapat persetujuan tertulis dari Mendagri.

Selain itu, melaksanakan tugas selaku Ketua Satgas Penanganan Covid-19. Di mana, tugas dan kewenangannya, antara lain memperhatikan surat edaran Mendagri No. 440/5164/SJ tanggal 17 September 2020 tentang Pembentukan Satgas Penanganan Covid-19 Daerah.

Dalam pengukuhan tiga Pjs Bupati tersebut, Wagub didampingi Sekda NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M. Si dan sejumlah pejabat lingkup Pemprov NTB. Wagub mengatakan, tugas sebagai Pjs Bupati pada saat kondisi pandemi Covid-19 saat ini cukup berat.

Ada beberapa tugas pokok yang harus dilaksanakan tiga Pjs Bupati tersebut. Hal yang paling penting, bagaimana mengawal penanganan Covid-19 di masing-masing daerah tersebut. Sehingga penyebaran atau penularan Covid-19 dapat ditekan.

Kemudian, Pjs Bupati diminta memastikan agar pelaksanaan Pilkada berjalan dengan aman dan kondusif. Pjs Bupati KSB, Sumbawa dan Bima serta Plt Bupati KLU diminta merangkul seluruh elemen masyarakat. Sehingga tak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam Pilkada serentak 2020 ini.

Wagub juga meminta Pjs Bupati terus melanjutkan ikhtiar agenda pembangunan. Akibat pandemi, membuat Pemda terbatas dalam melakukan pembangunan. Namun, ikhtiar menurunkan kemiskinan, mendorong pembentukan Posyandu Keluarga sebanyak mungkin supaya angka gizi buruk, kematian bayi dan buruh migran ilegal dapat diturunkan.

Selain itu, terus mendorong industrialisasi. Agar produk-produk yang dihasilkan UMKM dan IKM di NTB semakin bagus kualitasnya. Selain itu, Pjs Bupati juga diminta mendorong terbentuknya bank sampah. Jangan sampai dibiarkan ada tanah yang  tandus. Tanah yang tandus harus dilakukan penghijauan untuk mewujudkan NTB Hijau.

Kepada isteri Pjs Bupati, Wagub berharap agar sama-sama menyosialisasikan protokol Covid-19. Penerapan protokol Covid-19 adalah hal yang sederhana. Namun, kata Wagub, tidak semua orang dapat melakukannya.

‘’Kita harus hidup aman dan produktif. Satu jalannya, patuh protokol Covid-19. Apabila patuh protokol kesehatan, ini akan bisa melakukan penghematan luar biasa, ekonomi luar biasa kalau kita patuh. Kalau tidak, maka kita akan terpuruk,’’ katanya.

Menurutnya, peran PKK dan seluruh organisasi sangat penting untuk  mendorong sosialisasi yang masif mengenai  penegakan protokol  Covid-19. Wagub mengatakan, Perda No. 7 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit Menular harus benar-benar ditegakkan.

‘’Kalau ikhtiar sungguh-sungguh, masyarakat mengetahui. Sosialisasikan ini semua. Supaya NTB aman dan produktif. Sangat egois, orang yang mengatakan memakai masker tak nyaman. Mudah-mudahan kita di NTB, saling mengingatkan satu sama lain. Masing-masing masyarakat punya peran yang sangat besar. Sehingga penyebaran Covid-19 bisa kita tekan. Sehingga program bisa berjalan lancar,’’ tandas orang nomor dua di NTB ini.