Tahun 2021 ini, Kabupaten Sumbawa kembali mendapatkan perhatian pemerintah pusat dengan menjadi salah satu dari enam lokasi yang diprogramkan untuk percontohan klaster tambak udang. Lokasi yang dipilih sebagai percontohan ini adalah Tambak Rakyat Dusun Rapang, Desa Motong, Kecamatan Utan dengan luas areal lebih kurang 5 hektare.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Kabupaten Sumbawa, Ir. Dirmawan menyampaikan, pihaknya telah melakukan pertemuan guna membahas persiapan klaster tambak udang tersebut pada Sabtu, 6 Maret 2021. Pertemuan dihadiri PPK klaster tambak udang dari  Balai Perikanan Budidaya Air Payau (BPBAP) Situbondo bersama tim teknis, pengurus koperasi, dan kades. Pihaknya berharap kepada seluruh pengurus koperasi sebagai pengelola agar mempunyai komitmen bersama dan membagi peran dalam pengelolaan klaster tambak udang nantinya. 

Sementara Kabid Perikanan Budidaya Dislutkan Sumbawa, Rahmat Hidayat menjelaskan,  percontohan klaster tambak udang di daerah yang memiliki potensi lahan tambak ini, merupakan salah satu strategi Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam meningkatkan produksi udang nasional.  Kegiatan ini akan mendapatkan alokasi anggaran lebih kurang sebesar Rp 7,5 miliar untuk alokasi jasa perencanaan, konstruksi, pengawasan dan pengadaan sarana prasarana produksi budidaya. Adapun lokasi yang dipilih percontohan ini nantinya akan dilakukan di Tambak Rakyat Dusun Rapang Desa Motong Kecamatan Utan dengan luas areal lebih kurang 5 hektare. “Selain peningkatan produksi udang, melalui kegiatan ini diharapkan akan dapat menjadi contoh atau model tambak udang yang berkelanjutan karena lay out tambak akan memenuhi standardisasi sesuai anjuran. Beberapa petak yang akan dibangun antara lain petak tandon pemasukan, petak treatment, produksi dan IPAL,” ujarnya.

Sampai saat ini, jelasnya, beberapa tahapan sudah dilalui seperti sosialisasi di tingkat lapangan/sasaran penerima manfaat, pemerintah desa dan kecamatan. Sepanjang ini masyarakat penggarap lahan berterima kasih karena lokasinya telah dipilih menjadi lokasi percontohan. Salah satu hal yang masih menjadi sedikit hambatan adalah terkait pemasangan jaringan listrik di lokasi lahan percontohan. Karena pihak kementerian mengharapkan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah atau pihak koperasi kelompok sebagai penerima manfaat. Sementara ini pemerintah daerah sedang melakukan refocusing anggaran terkait penanganan covid-19. Sehingga opsi tersebut bisa dikatakan sudah tidak dimungkinkan. Demikian juga, apabila dibebankan ke pihak koperasi maka tentu cukup berat karena biaya pemasangan jaringan listrik ini cukup besar. “Satu-satunya harapan adalah adanya kebijakan kementerian untuk dapat mengalokasikan anggaran tersebut sehingga kegiatan yang merupakan program prioritas dari direktorat jenderal perikanan budidaya ini bisa terlaksana sesuai schedule yang telah direncanakan,” pungkasnya.