Sumbawa Besar, Kominfotik. Rapat Koordinasi dan Pelatihan Kantor sendiri (PKS) Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Tindak lanjut LHP Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, dan pengelolaan Barang Milik Daerah dibuka oleh Bupati Sumbawa pada Rabu pagi (1/11/2017) di Aula H. Madilaoe ADT Lantai III Kantor Bupati Sumbawa. Turut hadir pada acara tersebut Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi NTB Wahyu Priyono, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa H. Ilham Mustami, para Asisten Sekda dan Staf Ahli Bupati, Pimpinan OPD, Kabag dan para Camat se-Kabupaten Sumbawa. Bupati Sumbawa H. M. Husni Djibril, B.Sc dalam sambutannya menyampaikan bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, perlu dilakukan pemeriksaan berdasarkan standar pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri. Bupati juga menyampaikan bahwa berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan, Badan Pemeriksa Keuangan memberikan penilaian dalam bentuk opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria antara lain kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. ???Pada tahun 2017, dibawah kepemimpinan Husni-Mo, Pemerintah Kabupaten Sumbawa kembali meraih dan mempertahankan opini WTP untuk ke-5 kali secara berturut-turut. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya kembali ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa atas dedikasi dan kerja kerasnya selama ini?? ujar Bupati. ???Satu harapan saya dan agar menjadi perhatian dan tujuan kita bersama, bahwa untuk pemeriksaan pada tahun anggaran 2018 atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2017, kita harus dapat berhasil meraih dan mempertahankan opini WTP ??untuk ke-6 kalinya.,?? tegas Bupati. Bupati juga menyampaikan bahwa pemerintah Husni-Mo dalam memimpin Kabupaten Sumbawa memiliki motto ???SAHABAT??, ??Sumbawa Hebat dan Bermartabat. Dari perspektif pengelolaan keuangan, motto SAHABAT ini dapat dimaknai menjadi untaian kata yang dapat menjadi kunci sukses pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah serta pelaksanaan pembangunan. Bupati menjelaskan bahwa SAHABAT dapat dimaknai dengan Sinergi, Adil, Harmonis, Adaptif, Berintegritas, Akuntabel dan Transparan. Sehingga ke depannya, dengan mengimplementasikan motto ???SAHABAT??, maka segala bentuk permasalahan maupun kekurangan yang ada dalam pengelolaan keuangan daerah dapat diselesaikan dan ditemukan solusinya. ???Kami juga sangat berharap arahan, petunjuk maupun bimbingan dari BPK Perwakilan Provinsi NTB agar pertanggungjawaban keuangan, tindak lanjut LHP BPK dan Pengelolaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Sumbawa dapat semakin baik dan terus meningkat kualitasnya,?? pungkas Bupati. Sebelumnya Kepala Badan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumbawa Drs. H. Baharuddin, MM dalam laporannya menyampaikan maksud dilaksanakannya kegiatan tersebut adalah untuk meneguhkan komitmen dan meningkatkan kompetensi aparatur Organisasi Perangklat Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD dalam hal Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK dan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), yang bertujuan antara lain untuk meningkatkan wawasan dan pemahaman serta menyamakan persepsi tentang Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK dan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), menjadi wahana diskusi untuk memcahkan permasalahan-permasalahan terkait Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK dan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), serta sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan lualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) guna mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). (ra/mckabsumbawa) Sumber : Siaran Pers Humas Setda Kab. Sumbawa