Intervensi pemerintah terhadap tingginya harga minyak goreng boleh dibilang sudah melegakan. Harga satuan minyak goreng sesuai patokan pemerintah sudah berlaku, Rp14.000 perliter. ‘’Sudah berlaku Rp14.000 perliter, per hari ini (kemarin),” kata Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Drs. H. Fathurrahman, M. Si, Rabu, 19 Januari 2022. Pemerintah memberi penugasan kepada Asosiasi Peritel Modern Indonesia (Aprindo) di seluruh Indonesia untuk mengendalikan harga minyak goreng.
Demikian juga di Aprindo Provinsi NTB. Fathurrahman menjelaskan, penugasan masih berlaku terbatas kepada retail-retail modern berjaringan nasional semisal Alfamart dan Indomaret. Mengingat, penugasan pemerintah ini beraku antara pengusaha dengan ritel modern. “Sementara ini hanya terbatas di ritel modern saja. Kedepannya, harga minyak goreng akan berlaku sama di semua pasar secara menyeluruh,” imbuhnya. Penugasan pemerintah untuk menstabilkan harga minyak goreng dengan jaringan ritel modern ini karena dianggap daya jangkaunya hingga ke pelosok. Pemerintah daerah juga tengah merencanakan untuk menggelar operasi pasar agar target menormalisasi harga minyak goreng ini lebih cepat tercapai.
Secara bersamaan, tim dari Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri (PPDN) Dinas Perdagangan Provinsi NTB juga melakukan pemantauan langsung ke sejumlah ritel modern. Untuk dua ritel modern yang sudah disebutkan, rata-rata harga yang diberlakukan sudah sesuai harga yang ditugaskan oleh pemerintah Rp14.000/liter. Pemantauan dilakukan di ritel-ritel modern di Kota Mataram. Tak terkecuali kepada ritel modern lokal. “Kita turun ke JB juga, tapi nampaknya di JB harga minyak goreng masih menggunakan harga sebelumnya. Mungkin karena belum dapat penugasan dari pemerintah,” ujar H. Prihatin Haryono, Kepala Bidang PPDN Dinas Perdagangan NTB, usai menggelar pemantauan harga. Pemantauan juga dilakukan ke Lotte, pusat grosir terbesar yang ada di Kota Mataram.
Dari penjelasan manajemen di Mataram, bahwa Lotte Mart juga mendapatkan penugasan dari pemerintah untuk menjual minyak goreng dengan harga Rp14.000 perliter. Akan tetapi, sebagai cabang kantor pusat, menurut manajemen, harga harus menunggu instruksi kantor pusatnya. Prihatin menambahkan, harga ini berlaku hingga enam bulan kedepannya. Sembari pemerintah terus mengupayakan pengendalian harga minyak goreng. Selama masa penugasan ini, pemerintah pusat menyiapkan triliunan rupiah untuk mensubsidi harga minyak goreng. “Pihak-pihak yang ditugaskan pemerintah ini menjual dengan harga Rp14.000 perliter. Pemerintah memberikan subsidi terhadap minyak goreng yang sudah mereka jual. Jadi tidak rugi walaupun dijual dengan harga Rp14.000,” imbuhnya.
Pemerintah daerah juga akan melakukan pengawasan terhadap pemberlakukan harga minyak goreng di ritel modern ini. sesuai hukum pasar, Prihatin meyakini harga minyak goreng dalam waktu dekat akan sama di seluruh penjual. “Hukum pasar akan berlaku. Kalau sudah ada yang jual dengan harga lebih murah. Otomatis yang lain akan mengikuti. Karena tidak mungkin konsumen akan memilih harga yang lebih tinggi,” demikian Prihatin. Seperti diketahui, melambungnya harga minyak goreng dalam beberapa waktu terakhir membuat konsumen riuh. Persoalan ini terjadi secara nasional. harga minyak goreng sudah mencapai Rp22.000 perliter. Tingginya kenaikan harga minyak goreng ini dipengaruhi kenaikan harga bahan baku secara global.
Dalam pembinaan statistik sektoral, Diskominfotiksandi berkolaborasi dengan BPS Kabupaten Sumbawa menyelenggarakan rapat pembinaan statistik sektoral bagi OPD lingkup Kabupaten Sumbawa, yang dilaksanakan di Ruang Rapat Sekretariat PKK Kabupaten Sumbawa pada Rabu (4/6/2025). Hadir selaku narasumber adalah Kepala Dinas kominfotiksandi Kabupaten Sumbawa, dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumbawa
Sebagai upaya sinergi dengan media dan pemerintah daerah dalam hal penyebaran informasi yang akurat, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan terkait pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), BPJS Kesehatan Sumbawa melaksanakan Engagement media, pada Rabu (4/6/2025)
Bidang Persandian Dinas Kominfotiksandi Kabupaten Sumbawa terus melakukan percepatan dalam implementasi Tanda Tangan Elektronik (TTE). Bertempat di Ruang Kerja Bidang Persandian, pada Rabu (28/5) dilakukan fasilitasi Tanda Tangan Elektronik (TTE) bagi Kepala Sekolah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa. Fasilitasi ini dilaksanakan sebagai upaya terus mempercepat implementasi TTE di Kabupaten Sumbawa.