Bertempat di Ruang Kerja Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa, Senin (22/5/2023), Pemerintah Kabupaten Sumbawa menggelar rapat Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sumbawa. Rapat tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 000.8.6.2/321/ORG/2023. Rapat dihadiri oleh seluruh Tim Penyusun yakni Kabag. Organisasi Setda, Sekretaris Bappeda, Sekretaris Diskominfotiksandi, Inspektur Pembantu Inspektorat, Pejabat Fungsional Bagian Pemerintahan Setda, Pejabat Fungsional Bagian Organisasi Setda, Pejabat Fungsional Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sumbawa.

Rapat dipimpin oleh Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa, Bapak Arief Alamsyah, M.Si. Dalam kesempatan itu, Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa, menjelaskan Reformasi Birokrasi merupakan upaya pemerintah guna mencapai good governance yang bertujuan untuk melakukan perubahan roadmap RB yang sudah ada sebelumnya dengan melakukan penyesuaian-penyesuaian dokumen RB sesuai dengan tuntutan PermenPANRB Nomor 3 Tahun 2023. 

Menurut Kabag. Organisasi dalam paparannya, tujuan RB Kabupaten Sumbawa mengikuti arahan RB Nasional yaitu mewujudkan birokrasi yang Bersih, Efektif, Berdaya Saing Mendorong Pembangunan Daerah dan Pelayanan Publik. Terdapat dua fokus RB yang dikenal dengan ‘double track’ ini terdiri dari fokus penyelesaian isu hulu yang disebut dengan RB General, serta fokus penyelesaian isu hilir yang disebut dengan RB Tematik. RB General mencakup 2 sasaran strategis, Sasaran Strategis 1 yaitu terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif. Sedangkan Sasaran Strategis 2 terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional. sedangkan RB Tematik yang mempercepat pengentasan kemiskinan dan mendorong daya saing Indonesia dengan penyelesaian masalah tata kelola pada berbagai program pengentasan kemiskinan, peningkatan Investasi, akselerasi digitalisasi administrasi pemerintahan (Inflasi dan Penggunaan Produk Dalam Negeri).

Diskusi rapat membahas terkait dokumen RB, indikator, baseline dan target tahunan sesuai waktu pelaksanaannya. Sekdis Kominfotik yang hadir pada kesempatan tersebut, menyampaikan bahwa dari tematik RB maka peran strategis pelaksanaan urusan kominfotiksandi sangat terkait sekali dengan transformasi digital dalam penyelenggaraan tatakelola pemerintahan yang baik, sehingga perlu dibangun suatu konsep RB yang berdampak nyata dan berfokus pada manfaat yang secara langsung dirasakan oleh masyarakat.

Dari banyak masukan pemikiran anggota tim, tindak lanjut dari rapat ini adalah agar anggota tim dapat memberikan peran aktif dalam penyusunan dokumen RB dan rencana aksi implementasi RB, tutup Kabag. (jk)