Sumbawa, 07/5/2025 Diskominfotiksandi – Kepala Dinas beserta Sekdis dan Kepala Bidang lingkup Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfotiksandi) Kabupaten Sumbawa mengikuti Sosialisasi Penyusunan Program dan Kegiatan yang Bersumber dari Dana APBN dan CSR (Corporate Social Responsibility) selama 2 hari pada 6-7 Mei 2025. Kegiatan ini berlangsung di Aula H. Madilaoe ADT, Kantor Bupati Sumbawa, yang dibuka secaraa langsung oleh Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP., pada Selasa (6/05/2025).

Bupati Sumbawa dalam sambutannya menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam menjalin sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah pusat guna mengakselerasi pembangunan daerah.

“Keterbatasan kapasitas fiskal daerah menjadi tantangan utama daerah, sehingga diperlukan strategi untuk mengoptimalkan akses terhadap sumber pendanaan pembangunan, baik dari APBN melalui skema DAK, DBH, hibah, dan insentif fiskal, maupun dari dana CSR dan instrumen pendanaan alternatif lainnya”, jelas Bupati.

Peran aktif perangkat daerah dalam menjalin koordinasi intensif dengan kementerian/lembaga terkait agar keterpaduan program dan kelengkapan dokumen yang diperlukan secara administratif maupun substantif dapat terpenuhi.

Hadir sebagai narasumber dari Ditjen Bina bangda Kementerian Dalam Negeri, Bapak Didi Untung Wijayadi yang memaparkan strategi maupun tips tata cara praktis dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah melalui pengusulan program dan kegiatan yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Dana CSR (Corporate Social Responsibility), sehingga usulan program pembangunan daerah dapat memenuhi kriteria kelayakan dan prioritas penganggaran nasional secara lebih terukur.

Menurut Narasumber Kemendagri, peran penting Diskominfotik dalam pengusulan program dan kegiatan yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sangat penting dalam memastikan usulan program pembangunan daerah yang diajukan dapat memenuhi kriteria kelayakan melalui implementasi Satu Data Indonesia. Setiap dokumen prasyarat harus terupload dalam pangkalan data SDI yaitu Data Indonesia.go.id. (jk)