Sumbawa Besar, InfoPublik. Wakil Bupati Sumbawa Drs. H. Mahmud Abdullah menyambut baik kunjungan Tim Monitoring Rencana Aksi Daerah terkait Percepatan Pemberantasan Korupsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melakukan pembinaan dan monitoring terhadap perangkat daerah Kabupaten Sumbawa, Rabu (7/2), di ruang rapat H. Hasan Usman Kantor Bupati Sumbawa. Selanjutnya, Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Sumbawa, A. Rahim, S.Sos yang memimpin rapat monitoring tersebut mengatakan, terkait rencana aksi daerah percepatan pemberantasan korupsi secara terintegrasi, di Kabupaten Sumbawa telah dibentuk Satgas Perencanaan aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Terintegrasi dengan SK Bupati Sumbawa nomor 1258 tanggal 24 November 2017. Dalam Tim tersebut dibagi beberapa kelompok, yaitu Kelompok Kerja pengelolaan APBD, Kelompok Kerja barang dan jasa, Kelompok Kerja pelayanan publik dan perijinan terpadu satu pintu, dan Kelompok Kerja pengawasan dan pembinaan SDM. Sekretariat Satgas berada di Inspektorat Kabupaten Sumbawa. Sementara itu KPK Koordinator wilayah 6 NTB, NTT, dan Bali terkait koordinasi pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Nana Mulyana, dalam sambutannya menyampaikan, kunjungannya ke Daerah ini adalah untuk melakukan monitoring terkait pencapaian yang sudah dilakukan Pemerintah Kabupaten Sumbawa dan hambatan apa yang dihadapi dalam aksi percepatan pemberantasan korupsi di daerah ini. Dijelaskan, tahun 2017 lalu telah dilakukan program pencegahan Korupsi di 23 Provinsi oleh KPK, dan tahun 2018 ini di seluruh provinsi dan Kabupaten/Kota dilakukan upaya upaya pencegahan korupsi dengan menambah tenaga konsultan cukup signifikan, sehingga upaya upaya percepatan menjadi semakin terlihat. Di satu sisi, ingin memperbaiki sistem yang ada untuk memastikan Aparatur Sipil Negara (ASN) terlindungi dari berbagai macam penyimpangan. Pencegahan korupsi yang dilakukan KPK selama ini maupun kasus kasus yang banyak ditangani oleh KPK terkait kasus pengadaan barang dan jasa, masalah perijinan, masalah pengelolaan APBN, dll. Untuk menjamin kelancaran aksi percepatan pemberantasan korupsi tersebut diminta kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan perangkat daerah lainnya agar membuat Standar Operasional Prosedur (SOP)?? yang bisa dijadikan acuan oleh pihak pihak terkait. Setelah melaksanakan pertemuan, Tim Monitoring KPK melaksanakan kunjungan ke Dinas PMPTSP dan LPSE Kabupaten Sumbawa. (ra/mckabsumbawa) Sumber : ??Siaran Pers Humas Setda Kab. Sumbawa.