Sumbawa Besar, Kominfotik. Dalam rangka Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah ( RKPD) 2019, Bappeda Kabupaten Sumbawa melaksanakan Forum Lintas Perangkat Daerah pada Senin pagi (19/3) di Aula H. Madilaoe ADT Lantai 3 Kantor Bupati Sumbawa. Hadir pada acara tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa, Asisten Administrasi Umum Sekda Kab. Sumbawa, Pimpinan OPD Lingkup. Pemkab. Sumbawa, dan Camat se-Kabupaten Sumbawa. Sekretaris Daerah dalam sambutannya ketika membuka acara tersebut menyampaikan bahwa Forum Lintas Perangkat Daerah sangat penting untuk melakukan sinkronisasi rancangan RKPD dengan hasil-hasil Mesrenbang kecamatan, sehingga semua pekerjaan perencanaan akan bermuara untuk tersusunnya RKPD Tahun 2019 yang menjadi pedoman penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2019. Substansi pembahasan adalah sinkronisasi, verifikasi dan membangun pengertian, pemahaman dan kesepakatan bersama terkait RKPD. Dalam pendekatan proses perencanaan pembangunan, Forum Lintas Perangkat Daerah diharapkan dapat memadukan antara pendekatan teknokratis yang bertumpu pada hasil kajian teknis perangkat daerah dengan pendekatan bottom-up yang berangkat dari hasil masyarakat kecamatan dan desa dalam forum Musrenbang kecamatan, disamping itu karena forum tersebut dihadiri oleh lintas perangkat daerah termasuk kecamatan, maka diharapkan?? lahir formulasi rencana kerja pembangunan daerah yang holistik-integratif dan berdimensi spasial. Disampaikan juga beberapa target pembangunan daerah yang masih menjadi tantangan berat antara lain adalah rasio panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap, cakupan puskesmas terakreditasi, dan penilaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah) minimal B, persentase desa rawan pangan, rasio sampah terangani, pertumbuhan investasi daerah, cakupan layanan air bersih dan penduduk di bawah garis kemiskinan. ???Saya berharap agar target-target tersebut dapat menjadi atensi kita untuk dapat kita tangani melalui upaya-upaya yang inovatif dan tidak biasa. Hal ini penting kita lakukan dalam rangka menjaga ritme pembangunan daerah sesuai dengan koridor dan time frame yang telah kita tetapkan,?? ungkap Sekda. Dalam konteks menjaga ritme pembangunan daerah tersebut, secara simultanperlu berupaya ekstra keras dalam meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan alokasi belanja daerah terhadap pelaksanaan program-program prioritas daerah. Sekda menekankan untuk lebih mencermati realisasi pendapatan daerah dan proporsi dari masing-masing sumber pendapatan daerah. Peningkatan target Pendapatan Asli Daerah (PAD), disamping sinergi dengan Provinsi dan Pemerintah Pusat juga perlu dijaga dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan dana transfer ke Kabupaten Sumbawa. Dana perimbangan sebagai salah satu komponen pendapatan daerah yang harus terus di dorong peningkatannya. Sekda berharap upaya meningkatkan realisasi DAK terutama DAK fisik yang hanya mencapai 18,90 persen atau Rp. 179,38 milyar pada Tahun 2018 dapat meningkat di Tahun 2019. Pada bagian lain, Sekda minta kepada Pimpinan OPD dan Camat untuk mengaktifkan internet di wilayahnya masing-masing, karena melalui internet komunikasi dan koordinasi dapat lebih cepat, dan semua kegiatan positif di kabupaten Sumbawa dapat segera dapat di ekspose dan diinformasikan kepada seluruh masyarakat dan dunia. Terkait Upacara Paripurna, Sekda berharap kepada Bupati agar dapat mempertahankan karena kegiatan Upacara Paripurna selain sebagai ajang silaturahmi juga untuk membangkitkan semangat dan memotivasi seluruh ASN, sekaligus sebagai wadah untuk menyampaikan informasi-informasi dan pesan pembangunan kepada masyarakat. Dan Sekda menganggap Upacara Paripurna tersebut perlu dilaksanakan sampai pada Tingkat Kecamatan. Sementara itu, Kepala Bapelitbangda Kabupaten Sumbawa Ir. H. Iskandar, M.Ec.Dev melaporkan bahwa Forum Lintas Perangkat Daerah merupakan rangkaian kegiatan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sumbawa Tahun 2019. Penyelenggaraan kegiatan tersebut memiliki nuansa yang sedikit berbeda terutama dari sisi nomenklatur. Jika sebelumnya disebut dengan Forum Gabungan Perangkat Daerah, maka tahun ini menjadi Forum Lintas Perangkat Daerah, karena hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. Permendagri tersebut menggantikan Permendahri Nomor 54 Tahun 2010 yang menjadi acuan selama ini. Perubahan mendasar dalam Permendagri tersebut adalah perubahan sistematika dari dokumen-dokumen perencanaan yang disusun baik RKPD, Renstra maupun Renja Perangkat Daerah, dan hal tersebut sudah disosialisasikan kepada seluruh Perangkat Daerah termasuk Kecamatan terkait perubahan-perubahan nomenklatur yang menjadi amanat Permendagri 86 khusunya terkait Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah. Dilaporkan pula dalam rancangan awal RKPD 2019, telah ditetapkan 5 prioritas pembangunan daerah yaitu, peningkatan kualitas dasar dan pengurangan angka kemiskinan, pemerataan pembangunan melalui peningkatan pemerataan pembangunan melalui peningkatan konektivitas infrastruktur wilayah, pengembangan pariwisata, kebudayaan dan lingkungan hidup, pengembangan produk unggulan daerah, peningkatan kapsitas UMKM dan realisasi investasi, peningkatan pelayanan publik dan inovasi melalui reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan desa. Dari lima priorotas tersebut Bappeda menetapkan tema pembangunan daerah Tahun 2019 yaitu ???Pemerataan Pembangunan, Pengembangan investasi Produk Unggulan serta Penguatan Sistem Inovasi Daerah Menuju Sumbawa hebat dan bermartabat??. Tema dan 5 prioritas tersebut akan dijabarkan ke dalam program/kegiatan prioritas yang tertuang dalam Renja Perangkat Daerah Tahun 2019. Peserta forum tersebut akan dilaksanakan selama 3 hari mulai dari tanggal 19 sampai dengan 21 Maret 2018, dengan jumlah peserta 200 orang yang terdiri dari 3 orang untuk setiap Perangkat Daerah yaitu Pimpinan Perangkat Daerah, Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan serta Admin Simrenda Perangkat Daerah, dengan mekanisme penyelenggaraan menggunakan sistem Desk dengan memanfaatkan aplikasi Simrenda, sehingga dari masing-masing Perangkat Daerah akan menempati Desk untuk memverifikasi ususlan-usulan Mesrenbang kecamatan yang sudah dientri ke dalam aplikasi Simrenda. Aprikasi Simrenda merupakan alat untuk melaksanakan verifikasi dan sinkronisasi ususlan Musrenbang kecamatan dengan rancangan Renja Perangkat Daerah, sehingga setiap proses akan terekam di dalam aplikasi tersebut. Diharapkan melalui Forum Lintas Perangkat Daerah akan lahir output berupa RKPD yang harmonis dan selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2019. Sumber : Siaran Pers Humas Setdakab. Sumbawa