Sumbawa Besar, Media Center.??Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa, Drs. H. Rasyidi menghadiri rapat koordinasi akuntabilitas tata kelola dana bantuan bencana gempa bumi dengan Korwas APD BPKP perwakilan NTB, bersama Asisten Pemerintahan dan Kesra, Asisten Perekonomian Pembangunan, Kepala OPD dan Camat terkait pada Selasa pagi (28/8) di Ruang Rapat H. Hasan Usman Lantai 1 Kantor Bupati Sumbawa. Dalam sambutan singkatnya, Sekda Drs. H. Rasyidi sangat berharap agar pertemuan ini memberikan kontribusi bagi peningkatan kualitas pengelolaan bantuan di daerah?? Kabupaten Sumbawa. Selain itu, beliau juga menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan dari Korwas APD BPKP perwakilan NTB. Korwas APD BPKP perwakilan NTB, dalam pemaparannya menyampaikan bahwa dalam posisi tanggap darurat mereka sudah mempunyai struktur, namun menurutnya kondisi sekarang sudah bukan lagi tanggap darurat melainkan sudah menuju transisi dan secara faktual sudah mulai berjalan. ???Kita harus membuat struktur, saya menyarankan kepada pak Bupati dan pak Sekda membuat struktur tugas tanggapan atau akuntabilitas itu harus jelas dulu tugas dan fungsi, siapa akan lakukan apa yang harus jelas karena tanpa itu kita tidak mungkin akan berproses??, ujarnya. Akuntabiltitas pengelolaan bantuan uang tidak adanya perencenaan secara terpadu terkait penggunaan dana per masing-masing sumber, belum adanya koordinasi pembiayaan antara pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dan BNPB dalam pembiayaan uang lelah dan belum ada koordinasi antar pemerintah daerah mengenai pengalokasian dana bantuan masyarakat. Akuntabilitas pengelolaan bantuan barang BPBD Provinsi tidak mendirikan posko logistik pada beberapa kabupaten atau kota terdampak, struktur dan sistem operasional prosedur SOP posko logistik belum disusun, ketidaktertiban pencatatan atas penerimaan dan penyaluran bantuan barang logistik. Akuntabilitas perencanaan rehab dan rekon rencana tindak pengendalian?? pelibatan struktur OPD kabupaten atau kota, penyususan struktur organisasi dan uraian tugas gugus tugas pemukiman dan infrastruktur sosial ekonomi dan penanganan pengungsi. Akuntabilitas penganggaran rehab dan rekon tata kelola perencanaan yang komprehensif, tata kelola pengaturan porsi anggaran yang memperhatikan kesanggupan anggaran pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang terlibat. Akuntabilitas penganggaran rehab tata kelola penentuan cakupan kegiatan atas masing-masing sumber dana yang digunakan dan partisipasi masyarakat atau swadaya. Daftar resiko akuntabilitas rehab dan rekon Pemda tidak dapat menyiapkan dana pendamping dari APBD sesuai dengan PP Nomor 21 Tahun 2008, anggaran pelaksanaan tidak mencukupi dan tumpang tindihnya pendanaan kegiatan. (ra/mckabsumbawa) Sumber : Siaran Pers Humas Setda Kab. Sumbawa