Pemerintah Kabupaten Sumbawa melalui BPBD Kab. Sumbawa bekerjasama dengan STIRRRD Wilayah Indonesia Timur dalam rangka mengetahui sejauh mana penyelenggaraan kegiatan pengurangan resiko bencana disuatu daerah, yang dilaksanakan di ruang rapat Lantai I Kantor Bupati Sumbawa pada Jumat pagi (2/8/2019). Turut hadir pada acara tersebut Bupati Sumbawa yang diwakili oleh Penjabat Sekretaris Daerah Kab. Sumbawa, Perwakilan Program STIRRRD,Para Kepala OPD terkait, Camat Alas barat dan Alas, perwakilan PMI Sumbawa, Pimpinan SAR.

Dalam sambutan tertulis Bupati Sumbawa yang dibacakan Penjabat Sekretaris Daerah Kab. Sumbawa Dr.H.M.Ikhsan, M.Pd menyampaikan bahwa sebagaimana kita ketahui bersama kabupaten sumbawa memiliki beragam ancaman bencana alam. Ancaman tersebut meliputi banjir, cuaca ekstrim, kekeringan, gelombang ekstrim dan erosi, gempa bumi, tanah longsor, letusan gunung api, tsunami, dan konflik sosial. pada tahun 1977, gempa bumi dengan magnitudo 8.3 di palung sunda menyebabkan tsunami besar yang mengakibatkan kerusakan signifikan di selatan sumbawa dan pulau-pulau di sekitarnya. selain itu, tentu masih segar dalam ingatan kita pada gempa dengan magnitudo 7,0 sr yang mengguncang lombok tahun 2018 lalu, dimana getarannya dirasakan hingga di kabupaten sumbawa, yang menyebabkan korban jiwa dan kerusakan cukup parah di kecamatan alas barat, alas, buer dan lunyuk.

Dikatakan bahwa data dari BNPB tahun 2013 menyebutkan kabupaten sumbawa memiliki angka indeks risiko bencana indonesia (IRBI) sebesar 150 (tinggi) dan menempati peringkat ke-302 dari total 496 kabupaten yang memiliki risiko bencana. sebagai daerah yang berada di wilayah rawan bencana, baik bencana yang disebabkan oleh faktor alam, manusia, atau oleh keduanya yang mengakibatkan korban, penderitaan bagi manusia itu sendiri, kehilangan harta benda, kerusakan lingkungan, dan fasilitas umum, serta menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan masyarakat, harus kita akui hingga saat ini, kita masih belum dapat sepenuhnya mampu meniadakan risiko bencana yang disebabkan oleh kejadian atau peristiwa tersebut.

selain itu, instansi pemerintah selain BPBD, sektor swasta, dan masyarakat belum memahami dengan baik bahwa mereka juga memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan langkah-langkah pengurangan risiko bencana. akibatnya aktivitas pengurangan risiko bencana (prb) menjadi tidak terkoordinasi atau terintegrasi dengan baik di lintas sektor dan dinas tersebut. pemangku kepentingan ini umumnya memiliki pandangan bahwa penganggulangan bencana hanya merupakan tanggung jawab pemerintah dan khususnya bpbd semata.

Bupati berharap dari hasil dari kegiatan ini nantinya 
diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi kita bersama, sehingga upaya penanganan pasca bencana di kabupaten sumbawa dapat semakin baik dan terarah, terkoordinasi dan terpadu. karena penanggulangan bencana merupakan upaya yang menyeluruh dan proaktif yang dimulai dari pengurangan risiko bencana, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.

Sebelumnya dalam sambutan perwakilan Program STIRRRD Esti Anantasari, S.Ant,MA menyampaiakan bahwa kami secara khusus akan melakukan survey LG-SAT (Lokal Government Self- Assessment Tool) untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan penanganan resiko bencana dipahami dan dilaksanakan di Kabupaten Sumbawa. Dulu kami pernah melakukannya ditahun 2014 karena itu kami ingin melihat lagi dalam skala 5 tahun itu seperti apa. STIRRRD meliputi 2 pemerintahan yaitu pemerintahan Indonesia dan Pemerintahan New Zealand dalam hal ini dari pihak Indonesia diwakili oleh UGM dan pihak New Zealand GNS. Hal ini sekaligus memberikan informasi kepada kita semua bahwa bencana adalah masalah kita semua, dan bukan hanya masalah tehnik atau teknologi dan manusia tetapi soal bagaimana kita bersama – sama mengintegrasikan antara persoalan manusia dan teknologi apa yang akan dipakai untuk mengantisipasi dan mengatasi banjir. Kami berharap STIRRRDakan melakukan perkembangan program lagi di tahap – tahap berikutnya. STIRRRD adalah program kebencanaan yang kedua setelah kami lakukan yang pertama ditahun 2010,2011 dan 2012 lalu kami sekarang sedang mengembangkan konsep STIRRRD untuk tahap ketiga yang lebih focus pada aspek tertentu. Perbedaan program STIRRRD dengan program yang lain adalah kami lebih focus pada menegosiasikan kebijakan daerah itu bisa menjadi bagian kebijakan nasional sehingga kami secara rutin enam bulan sekali pasti bertemu dengan Bappnas ,Departement dalam Negeri , PU, Meneterian Desa, BNPB Khususnya dan kemeterian yang lainnya untuk melaporkan perkembangan didaerah. Kami berharap hari ini selain capaian pemahaman PRP tapi kami juga ingin menyampaikan hasil LG-SAT tahun 2014 dan apa impacnya terhadap BPBD Sumbawa , dan kemudian kami juga secara khusus akan menyampaikan bagaimana program penguatan kapasitas di desa kalimango dan ini adalah program tambahan STIRRRD. Dari 10 wilayah di Indonesia yang kami dampingi hanya 3 daerah yang terpilih untuk secara khusus dapatkan program tambahan yaitu Sumbawa untuk banjir, Bengkulu untuk Tsunami dan Palu meletakkan alat sislometer disekolah.