“Selaku pimpinan Daerah Kabupaten Sumbawa, saya menyampaikan terimakasih dan selamat datang kepada pimpinan KPK RI. Khususnya tim monitoring KPK-RI yang telah meluangkan waktunya untuk melaksanakan koordinasi, terkait monitoring dan evalusi program pencegahan korupsi tahun 2019 di Kabupaten Sumbawa”, ungkap bupati Sumbawa, Drs. H. Husni Djibril, B.Sc, saat membuka secara resmi, sekaligus memberikan arahan pada Rapat Koordinasi Terkait Monitoring dan Evaluasi Program Pencegahan Korupsi Tahun 2019, Aula H. Hasan Usman Lantai I Kantor Bupati Sumbawa, Kamis (10/10/2019).
Rapat dihadiri Kasatgas Pencegahan Korwil V KPK RI, Kunto Ariawan selaku nara sumber, dan peserta berasal dari beberapa unsur pimpinan organisasi perangkat daerah Kabupaten Sumbawa. Bupati berharap, para peserta mendapatkan suntikan wawasan dan spirit baru, dalam melaksanakan program pencegahan korupsi di unit kerja masing-masing. Sehingga bisa mengikuti jejak daerah lain yang telah mendapat progres tinggi.
“Hal ini penting saya kemukakan, sebab program-program pengawasan untuk pencegahan korupsi harus lebih dikedepankan daripada penindakan”, papar H. Husni.
Dikatakan, ada 3 fokus strategi nasional pencegahan korupsi, yaitu perizinan dan tata niaga, keuangan negara, dan penegakan hukum dan reformasi birokrasi.
“Ketiga fokus ini, dijabarkan melalui aksi pencegahan korupsi di tingkat nasional dan daerah”, tegasnya.
Sesuai aplikasi Monitoring Center For Prevention (MCK) KPK, jelas Bupati, terdapat 8 sektor yang menjadi area intervensi kinerja program koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi, yang dilaksanakan oleh seluruh pemerintah daerah. Sektor-sektor tersebut, menurut Bupati mencakup, perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, kapabilitas APIP, manajemen aparatur sipil negara, tata kelola dana desa, optimalisasi pendapatan daerah, serta manajemen asset.
Bupati meminta kepada OPD terkait untuk segera menindaklanjuti, apa yang menjadi target capaian kinerja program koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi pada delapan sektor/area intevensi tersebut.
Diakhir sambutan, H. Husni Djibril percaya, melalui rakor dengan tim dari KPK RI, akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kesungguhan dan komitmen Pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam memberantas korupsi.
“Rakor yang kita laksanakan ini, semakin memperjelas langkah-langkah pemerintah Kabupaten Sumbawa, terhadap komitmen pemberantasan korupsi,” tutup H. Husni Djibril. (ra/mckabsumbawa)
Dalam pembinaan statistik sektoral, Diskominfotiksandi berkolaborasi dengan BPS Kabupaten Sumbawa menyelenggarakan rapat pembinaan statistik sektoral bagi OPD lingkup Kabupaten Sumbawa, yang dilaksanakan di Ruang Rapat Sekretariat PKK Kabupaten Sumbawa pada Rabu (4/6/2025). Hadir selaku narasumber adalah Kepala Dinas kominfotiksandi Kabupaten Sumbawa, dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumbawa
Sebagai upaya sinergi dengan media dan pemerintah daerah dalam hal penyebaran informasi yang akurat, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan terkait pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), BPJS Kesehatan Sumbawa melaksanakan Engagement media, pada Rabu (4/6/2025)
Bidang Persandian Dinas Kominfotiksandi Kabupaten Sumbawa terus melakukan percepatan dalam implementasi Tanda Tangan Elektronik (TTE). Bertempat di Ruang Kerja Bidang Persandian, pada Rabu (28/5) dilakukan fasilitasi Tanda Tangan Elektronik (TTE) bagi Kepala Sekolah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa. Fasilitasi ini dilaksanakan sebagai upaya terus mempercepat implementasi TTE di Kabupaten Sumbawa.