Wakil Bupati Sumbawa Drs. H. Mahmud Abdullah memimpin pelaksanaan Rapat Evaluasi Pendapatan Daerah, khususnya tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2019, Rabu (9/10).

Rapat evaluasi yang berlangsung di Ruang Rapat Lantai 1 Kantor Bupati Sumbawa. Kegiatan rapat tersebut, diikuti para Camat Se-kabupaten Sumbawa.

Dalam sambutannya, Wabup mengharapkan dalam diskusi ini ada langkah-langkah dan trik-trik untuk menjadi panduan bersama dalam meningkatkan penerimaan PBB-P2.

“Saya berharap dalam diskusi kita ada langkah-langkah dan trik-trik yang bisa kita ambil untuk menjadi paduan kita bersama bagaimana meningkatkan penerimaan pajak dalam waktu yang tinggal dua bulan ini,” jelas Wabup

Sebelumnya, Kepala Bapenda Arif Alamsyah, S.STP., M.Si dalam laporannya menyampaikan bahwa data pertumbuhan penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Sumbawa dari tahun 2014 sampai dengan per 3 oktober 2019 mengalami fluktuasi.

Dikatakan Arief bahwa pada tahun 2017, pertumbuhan dan realisasi PBB-P2 menunjukkan trend yang positif, bahkan pada tahun 2018 tercatat sebagai tahun dengan pertumbuhan dan realisasi penerimaan PBB-P2 tertinggi mencapai Rp5.877.400.347 atau tumbuh signifikan sebesar 24,15% dibandingkan tahun sebelumnya.

Disampaikan bahwa Penerimaan PBB-P2 per 3 Oktober 2019 adalah Rp4.736.313.945 terjadi penurunan Rp1.141.086.402 dibandingkan periode yang sama pada tahun 2018 lalu yang mencapai Rp5.877.400,347.

Dari realisasi tersebut, Kecamatan Alas Barat menempati posisi teratas sebagai Kecamatan dengan persentase realisasi tertinggi yakni 90,39% dari target DHKP (Data Himpunan Ketetapan Pajak).

Sementara 13 kecamatan lainnya yaitu Kecamatan Lape, Utan, Unter Iwes, Tarano, Moyo Utara, Lopok Plampang, Lenangguar, Ropang, Buer dan Moyo Hilir tingkat realisasi PBB-P2 masih berada di bawah 57%.

Bahkan Kecamatan Moyo Hilir realisasinya hanya sebesar 30,12% atau Rp209.857.283 dari potensi penerimaan yang cukup besar (DHKP) yakni Rp. 696.651.009.

Dikatakan bahwa terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pengelolaan PBB-P2 diantaranya: SPPT bermasalah. Seperti SPPT tidak ada objek, SPPT ganda, dan keberadaan subjek pajak yang tidak diketahui, serta tingkat kesadaran wajib pajak, dan Support sistem teknologi informasi yang belum optimal.

Disampaikan pula beberapa upaya yang sudah dilaksanakan oleh Bapenda Kabupaten Sumbawa dalam rangka optimalisasi pengelolaan PBB-P2.

Diantaranya: Pemberian penghargaan berupa Umroh Gratis bagi Camat terbaik, Bendahara Khusus PBB-P2 (BKP) Kecamatan terbaik, dan Kepala Desa terbaik, Pengalokasian dana BHPRD untuk optimalisasi PBB-P2 di Desa, dan Somentari (Kegiatan Sosialisasi, Menagih, dan Mendata Setiap Hari). (ra/mckabsumbawa/toeb)