Bupati Sumbawa H. M. Husni Djibril, B.Sc membuka secara resmi Rapat Koordinasi Pemantapan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2019 sekaligus akselarasi Penyusunan penetapan APBDes Tahun 2020 dan Pemantapan Persiapan Pelaksanaan Pilkades serentak Tahun 2020, Serta pengukuhan Forum Komunikasi Kepala Desa (FK2D) Se-Kabupaten Sumbawa Periode 2019-2020, Selasa (3/12) di Aula H. Madilaoe ADT Lantai III Kantor Bupati Sumbawa. Turut hadir pada Rakor tersebut Kepala Kejari Sumbawa, Asisten Administrasi Umum Sekda Kab. Sumbawa, Kasat Intel Polres Sumbawa, Pimpinan OPD, Anggota Forkopimcam, dan Para Kepala Desa Se-kabupaten Sumbawa.

Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan bahwa perhatian Negara kepada desa sedemikian kuatnya. Oleh karena itu, dengan sikap yang seperti ini tentu akan terbalaskan oleh kepala desa untuk bersikap jujur, melaksanakan dan menjalankan pemerintahan secara baik dan benar, tentu sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku yang telah dibuat oleh pemerintah pusat.

Terkait dengan pengukuhan Forum Komunikasi Kepala Desa (FK2D) Se-Kabupaten Sumbawa, Bupati berharap agar Forum Komunikasi Kepala Desa aktivitasnya berjalan, mengawasi, mendekati, dan memantau seluruh gerakan kepala desa yang ada di Kab. Sumbawa. Oleh sebab itu, bupati meminta kepada seluruh kepala desa agar berkoordinasi selalu dengan Forum Komunikasi Kepala Desa (FK2D), sehingga kemudian pemerintahan dapat berjalan seragam sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dikesempatan tersebut, Bupati meberikan arahan kepada seluruh kepala desa agar bekerja dengan tulus dan ikhlas serta memperhatikan kepentingan masyarakat. “Yang paling utama kita harapkan sebagai yang bertanggung jawab terhadap masyarakat adalah jadikan yang namanya kesejahteraan masyarakat itu sebagai sebuah prioritas yang sangat dirasakan urgensinya”. Jelas Bupati

Diakhir sambutaan. Bupati berharap agar para Camat yang tahun ini desa-desa di wilayahnya mendapat dana krabat untuk senantiasa melakukan pendampingan, pembinaan dan monitoring. Demikian pula kepada para kepala desa, untuk senantiasa melakukan pembinaan dan berkoordinasi dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).

Sebelumnya, Kadis PMD Varian Bintoro, S.Sos., M.Si dalam laporannya menyatakan bahwa Rakor ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah desa sekaligus sebagai aselarasi penyusunan dan penetapan APBDes tahun 2020 yang akan ditetapkan nanti pada tanggal 31 Desember 2019. Disampaikan, bahwa sebagai wujud konkrit dari keberpihakan (Afirmasi) Kepala Desa adalah dengan dikucurkan dana desa (DD) yang cukup besar. Tentunya dengan dana yang cukup fantastis diharapkan kepada Pemdes dapat digunakan dengan penuh tanggungjawab, transparan, partisipatif, dan disiplin anggaran yang baik dan benar.

Diakatakan, bahwa dalam memperkuat Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pemda Kab. Sumbawa sudah mengeluarkan sejumlah Perda dan Perbup yang terkait langsung dengan penyelenggaraan pemerintahan di desa dan khusus dalam Pilkades dan berharap pelaksanaan Pilkades serentak dapat berjalan dengan baik, aman, tertib dan terkendali. 

Sumber : Humas Protokol