“Berbagai telah kami lakukan dalam rangka memberikan pemahaman kepada masyarakat, sekaligus memperkuat komitmen seluruh jajaran pemerintah daerah, tentang urgensi menerapkan budaya anti korupsi dalam segala aktivitas dan kegiatan-kegiatan pemerintahan/pembangunan”

Demikian diungkapkan Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mahmud Abdullah pada acara Sosialisasi (Penerangan Hukum) oleh Kepala Kejaksaan Tinggi NTB, di Aula H. Madelau ADT Lantai III Kantor Bupati Sumbawa, Kamis (19/12/2019). Sosialisasi yang digelar oleh Kajati NTB, Arif, SH.,MM., dihadiri oleh segenap kepala OPD, Camat, dan segenap ASN Lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa.

Wakil Bupati sangat mengapresiasi Kajati NTB yang telah berkenan berbagi ilmu dan pengalaman, melalui kegiatan sosialisasi penerangan hukum tentang pencegahan tindak pidana korupsi di Kabupaten Sumbawa.

“Tentunya ini merupakan langkah strategis dalam membangun komitmen semua aparatur pemerintah dan juga masyarakat untuk memerangi perilaku dan tindakan korupsi di tana’ Samawa, daerah yang amat kita cintai ini”, tutur Wabup.

Diakhir sambutan, Wabup berharap seluruh ASN yang hadir pada kesempatan tersebut, agar mampu memahami sepenuhnya materi sosialisasi. “Saya berharap agar para aparatur di lingkungan pemerintah kabupaten Sumbawa dapat menjadi pribadi yang bersih, jujur dan amanah serta berintegritas dalam pelaksanaan tugas sehari-hari”, tutupnya.

Sementara, Kepala Kejaksaan Tinggi NTB, Arif, SH. MM., menyampaikan, guna mendukung tercapainya Good Governance perlu dilaksanakan perubahan pola pikir, budaya dan tingkah laku, terutama ASN.

Disebutkan, ada tiga komponen utama dalam Good Governance yakni pemerintah, sector swasta dan masyarakat madani. “Pola pikir pemerintah atau ASN harus diubah, pemerintah adalah pelayanan masyarakat, bukan sebaliknya”, ujar pria kelahiran Bima tersebut. (ra/mckabsumbawa)