Sumbawa Besar, Kominfotik. Bupati Sumbawa H. M. Husni Djibril, B. Sc. membuka secara resmi ??kegiatan Penyelesaian Masalah CTKI/TKI secara Terintegrasi yang diselenggarakan di Samawa Transit Hotel pada Kamis pagi?? (28/9/2017) di Samawa Transit Hotel. Dalam sambutannya Bupati Sumbawa menyampaikan kebanggaannya kepada para TKI yang telah menjadi pahlawan devisa dengan menyumbang devisa terbesar bagi negara, termasuk Kabupaten Sumbawa hingga Juli 2017 mencapai Rp. 58,8 Milyar. Namun demikian, banyak persoalan TKI yang menjadi PR pemerintah diantaranyapada pra penempatan, TKI terlilit utang di rentener untuk biaya pemberangkatan. Selain itu,?? pemberangkatan TKI dilakukan secara ilegal. Kemudian saat penempatan terjadi tindak kekerasan?? baik fisik maupun seksual, serta tidak dibayarkannya gaji oleh majikan. Karena itu, pemerintah berkewajiban melindungi para TKI dari permasalahan-permasalahan tersebut sebagaimana amanat Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, dimana pemerintah wajib memberikan perlindungan kepada TKI sebelum keberangkatan sampai pulang kembali ke Indonesia. Melalui pertemuan tersebut Bupati berharap ke depan pemerintah dapat menyediakan anggaran bagi pemberangkatan TKI, bekerja sama dengan pihak perbankan misalnya Bank NTB selaku Bank Pemerintah Daerah. Sebelumnya, Ketua Penyelenggara Melfin dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan tersebut akan berlangsung selama 2 hari dari tanggal 28 sampai dengan 29 September 2017. Tujuan dilaksanakannya kegiatan tersebut adalah ??untuk melakukan tukar menukar informasi aktual mengenai tantangan-tantangan kedepan dalam rangka memberikan perlindungan CTKI/TKI, dan untuk mengembangkan koordinasi, sinergitas, sinkronisasi dan integrasi antar instansi/lembaga terkait untuk menentukan langkah-langkah yang strategis dan sinergi dalam rangka mengoptimalkan perlindungan terhadap CTKI/TKI. Sebanyak 30 orang yang terdiri dari 5 kabupaten/kota di sumbawa yaitu Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima dan Kota Bima yang terdiri dari unsur dinas yang membidangi ketenagakerjaan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan tokoh masyarakat atau paralegal. Sementara itu, dalam sambutan Deputi Perlindungan BNP2TKI (Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia) Teguh Hendro Cahyono menyampaikan bahwa alasan kegiatan tersebut diselenggarakan di NTB karena posisi NTB merupakan posisi tiga besar dalam menempatkan TKI ke luar negeri. Kegiatan tersebut ??merupakan salah satu bentuk upaya perbaikan yang dilakukan pemerintah yakni dalam rangka bagaimana pemerintah mengembangkan mekanisme dengan instansi terkait untuk lebih mengoptimalkan penyelesaian kasus TKI. Oleh karena itu ada 5 rekomendasi pemerintah guna melakukan ??pembenahan pelayanan kepada penempatan TKI, baik pembenahan pada regulasinya, pembentukan LTSP untuk dapat mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, dan bagaimana menggunakan sistem berbasis IT untuk lebih meningkatkan akursit dan kualitas pelayanan. ???Pemerintah harus bersinergi meningkatkan pencegahan untuk penampatan secara non prosedural, dan bagaimana cara pemerintah memfasilitasi TKI yang sakit, yang perlu biaya perobatan di luar negeri, serta mengupayakan agar semakin banyak warga Indonesia khususnya TKI asal NTB yang dapat secara mudah menikmati pelayanan secara mudah?? pungkas Teguh. (ra/mckabsumbawa)