Di tengah keterbatasan ruang gerak masayarakat akibat covid-19, Kabupaten Sumbawa kembali meraih prestasi dalam bidang pengelolaan keuangan. Selasa (2/60 kemarin, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTB mengganjar Pemerintah Kabupaten Sumbawa dengan opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Prestasi ini untuk ke-8 kalinya diraih secara berturut-turut.

Acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LHP LKPD) kemarin diselenggarakan secara virtual oleh BPK Perwakilan NTB. Ada empat daerah kemarin bersamaan. Pertama Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Utara dan Kota Bima.

Penghargaan diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan NTB Hery Purwanto secara simbolis secara virtual. Bupati Sumbawa H.M.Husni Djibril hadir langsung menerima penghargaan tersebut. Bupati didampingi Wakil Ketua I DPRD Sumbawa Ansori, Wakil Bupati Sumbawa H.Mahmud Abdullah, Sekretaris Daerah H.Hasan Basri, Kepala BPKAD H.Wirawan, Kepala Inspektorat H.Baharuddin.

Terkait hal ini, Bupati Sumbawa H.M.Husni Djibril kepada Radar Sumbawa di ruang kerjanya mengucapkan syukur Alhamdulillah karena pelaksanaan pengelolaan keuangan Kabupaen Sumbawa dinilai cukup bagus. Bupati mengaku ini atas kerja banyak pihak. ‘’Saya mengapresiasi seluruh perangkat kerja karena berjalan dengan bagus. Dan sekarang kita mendapat lagi WTP,’’ kata Bupati.
Bupati juga berterimaksaih kepada masyarakat yang selama ini memberikan dukungan moril, kritikan yang membangun.

‘’Ini yang menjadikan kita menjadi waspada dalam menyusun angaran. Dan ini berpulang kepada ketangkasan perangkat kerja kita di bidangnya masing-masing. Dan ini merupakan sebuah kekompakan kerja dari seluruh perangkat kerja. Karena semua bertalian. Mustahil kita mendapatkan WTP kalau ada satu perangkat kerja yang lalai dan tidak mampu. Terutama kepada pengelola keuangan daerah. Kembali ke sana. Bahwa merekalah figur-figur yang berkemampuan untuk mengelola (keuangan) dengan baik, sesuai dengan ketentuan yang berlaku,’’ ujar Bupati.

Wakil Ketua DPRD Sumbawa Mohamad Ansori mengapresiasi pemerintah kabupaten Sumbawa atas raihan WTP ke-8 kali berturut-turut. ‘’Mewakili lembaga DPRD Kabupaten Sumbawa Saya harapkan jangan puas diri. Namun harus lebih tingkatkan kualitas pengelolaan keuangan di masa-masa yang akan datang,’’ ujar politisi Gerindra ini.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) H.Wirawan, S.Si., MT mengatakan, pemberian opini oleh BPK adalah input dari eksternal untuk memperbaiki tata kelola keuangan agar ke depan lebih baik. ‘’WTP bukanlah prestasi luar biasa. Jika dulu diganjar dengan insentif daerah, sekarang sudah tidak lagi. Namun, Opini WTP menjadi syarat untuk berkompetisi mendapatkan DID (dana insentif daerah).

Menurutnya, penilaian BPK ini sebagai bahan memperbaiki pengelolaan daerah dari tahun ke tahun. Sehingga lebih baik dari tahun sebelumnya. Menurutnya, penilaian BPK saat ini semakin tinggi karena semakin banyaknya obyek pemeriksaan. ‘’Misalnya kita melakukan perubahan-perubahan seperti puskesmas yang kini jadi BLUD. Sehingga berbeda pengelolaan keuangan. Ini peran BPKAD sebagai pendamping mendampingi puskesmas agar prudent dalam pengelolaan keuangan sehingga sesuai tata kelola keuangan.

Selain itu, hal yang masih berat adalah pengelolaan keuangan di sekolah. Di sini sering banyak temuan. Khususnya dalam pengelolaan dana BOS. Wirawan menduga karena kapasitas guru yang seharusnya mengajar, namun harus juga mengelola keuangan. ‘’Ada guru ngajar, guru juga kelola administrasi sehingga setiap tahun selalu ada temuan. Ini kita sedang putar otak bagaimana solusinya. Bagaimana agar di sekolah ada orang yang kompeten mengurus administrasi,’’ pungkasnya.

Sementara itu, Inspektur Inspektorat, H.Baharuddin menegaskan bahwa Pemda siap melaksanakan semua rekomendasi-rekomendasi yang disampaikan oleh BPK melalui LHP LKPD. ‘’Kita akan segera tindaklanjuti dalam kurun waktu 60 hari ke depan,’’ ujarnya.